Pilkada 2024
Pemprov DKI berkomitmen sukseskan Pilkada 2024
11 November 2024 15:10 WIB
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024). ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 antara lain dengan berbagai upaya, salah satunya menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak.
"Untuk itu, kami sudah memantapkan persiapan Pilkada DKI Jakarta dengan menggelar rapat-rapat koordinasi bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) DKI Jakarta, jajaran KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), serta DESK (Dukungan Elemen Satuan Kerja) Pilkada,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, selain itu ada upaya lain yakni pihaknya terus menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Untuk menunjukkan keseriusan tersebut, akan digelar Deklarasi Netralitas ASN bersama Bawaslu dan KPU DKI Jakarta pada 14 November 2024.
Selain itu, lanjut Teguh, pihaknya juga berupaya untuk mencegah politik uang, antisipasi isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) dan memaksimalkan partisipasi pemilih sebab partisipasi pemilih merupakan indikator kesuksesan pilkada.
Baca juga: Bawaslu DKI gencarkan bimtek agar tak ada PSU dan PSL pada pilkada
“Tantangan dalam pilkada adalah politik uang, kurangnya pendidikan politik, ketidakpercayaan ataupun kurangnya kepedulian terhadap politik dan keterbatasan akses informasi," katanya.
Untuk itu, pihaknya berupaya mengatasi tantangan tersebut agar pelaksanaan pilkada dapat jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dengan situasi politik yang stabil, serta partisipasi masyarakat yang tinggi.
Selain itu, tambahnya, pihaknya telah melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam pilkada, yaitu memberikan fasilitas pendanaan melalui hibah, menjaga stabilitas sosial politik dan menjamin netralitas ASN.
Tidak hanya itu, pihaknya telah membentuk DESK Pilkada DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 506 Tahun 2024.
DESK Pilkada ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait menghormati pilihan dan pendapat yang berbeda, mengikuti pilkada dengan gembira, patuh kepada aturan penyelenggara pemilu, tidak menyebarkan berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian, serta mencegah politik SARA.
Baca juga: KPU Jakpus jamin fasilitas kesehatan KPPS selama bertugas di pilkada
Upaya lain yang dilakukan, kata Teguh, pihaknya telah memetakan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan banjir dan konflik.
Seluruh jajaran penyelenggara pemilu dan Forkopimda DKI Jakarta mengadakan mitigasi risiko di setiap lokasi TPS yang rawan banjir dan konflik.
“Dengan sinergi yang solid dan profesional bersama pihak terkait, Insya Allah, Pilkada Serentak di DKI Jakarta akan berjalan dengan aman, tertib dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar diinginkan masyarakat,” demikian Teguh.
KPU DKI Jakarta telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 pemilih.
Jumlah itu terdiri pemilih laki-laki di DKI Jakarta sejumlah 4.048.811 dan perempuan 4.165.196. Kemudian, jumlah TPS ada 14.835.
Baca juga: Pemkot Jakpus sudah geser TPS yang rawan banjir ke area aman
KPU DKI Jakarta juga telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).
Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.
Pilkada DKI Jakarta akan dilangsungkan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur daerah ini periode 2024-2029 pada 27 November 2024.
"Untuk itu, kami sudah memantapkan persiapan Pilkada DKI Jakarta dengan menggelar rapat-rapat koordinasi bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) DKI Jakarta, jajaran KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), serta DESK (Dukungan Elemen Satuan Kerja) Pilkada,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, selain itu ada upaya lain yakni pihaknya terus menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Untuk menunjukkan keseriusan tersebut, akan digelar Deklarasi Netralitas ASN bersama Bawaslu dan KPU DKI Jakarta pada 14 November 2024.
Selain itu, lanjut Teguh, pihaknya juga berupaya untuk mencegah politik uang, antisipasi isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) dan memaksimalkan partisipasi pemilih sebab partisipasi pemilih merupakan indikator kesuksesan pilkada.
Baca juga: Bawaslu DKI gencarkan bimtek agar tak ada PSU dan PSL pada pilkada
“Tantangan dalam pilkada adalah politik uang, kurangnya pendidikan politik, ketidakpercayaan ataupun kurangnya kepedulian terhadap politik dan keterbatasan akses informasi," katanya.
Untuk itu, pihaknya berupaya mengatasi tantangan tersebut agar pelaksanaan pilkada dapat jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dengan situasi politik yang stabil, serta partisipasi masyarakat yang tinggi.
Selain itu, tambahnya, pihaknya telah melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam pilkada, yaitu memberikan fasilitas pendanaan melalui hibah, menjaga stabilitas sosial politik dan menjamin netralitas ASN.
Tidak hanya itu, pihaknya telah membentuk DESK Pilkada DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 506 Tahun 2024.
DESK Pilkada ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait menghormati pilihan dan pendapat yang berbeda, mengikuti pilkada dengan gembira, patuh kepada aturan penyelenggara pemilu, tidak menyebarkan berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian, serta mencegah politik SARA.
Baca juga: KPU Jakpus jamin fasilitas kesehatan KPPS selama bertugas di pilkada
Upaya lain yang dilakukan, kata Teguh, pihaknya telah memetakan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan banjir dan konflik.
Seluruh jajaran penyelenggara pemilu dan Forkopimda DKI Jakarta mengadakan mitigasi risiko di setiap lokasi TPS yang rawan banjir dan konflik.
“Dengan sinergi yang solid dan profesional bersama pihak terkait, Insya Allah, Pilkada Serentak di DKI Jakarta akan berjalan dengan aman, tertib dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar diinginkan masyarakat,” demikian Teguh.
KPU DKI Jakarta telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 pemilih.
Jumlah itu terdiri pemilih laki-laki di DKI Jakarta sejumlah 4.048.811 dan perempuan 4.165.196. Kemudian, jumlah TPS ada 14.835.
Baca juga: Pemkot Jakpus sudah geser TPS yang rawan banjir ke area aman
KPU DKI Jakarta juga telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).
Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.
Pilkada DKI Jakarta akan dilangsungkan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur daerah ini periode 2024-2029 pada 27 November 2024.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
Tags: