Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Irvansyah menargetkan penguatan diplomasi maritim dan pertukaran data, informasi, serta intelijen pada 100 hari pertama Kabinet Merah Putih.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin, Irvansyah menjelaskan bahwa peningkatan pertukaran data, informasi, serta intelijen dilaksanakan oleh Bakamla melalui penyediaan platform manajemen aplikasi programming interface dan sistem deteksi atau analisa anomali pergerakan kapal.

Selain itu, peningkatan pertukaran informasi juga didukung dengan naiknya intensitas komunikasi dan korelasi unit intelijen dari berbagai instansi terkait dan instansi teknis.

"Saat ini, kami sudah terintegrasi tujuh kementerian yang terkait," ucap Irvansyah.

Ia mengungkapkan bahwa setiap harinya, tujuh kementerian terkait telah bertukar informasi dengan Bakamla. Pengintegrasian informasi ini akan diperluas hingga mencakup 27 kementerian.

Selain itu, Bakamla juga menargetkan penguatan diplomasi maritim dengan merasakan berbagai kegiatan, yaitu pembahasan terkait Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) yang termasuk hibah kapal, hingga latihan terkoordinasi dengan Japan Coast Guard di Jakarta.

Baca juga: Bakamla agendakan pertemuan dengan China Coast Guard bahas kerja sama

Baca juga: Naskah akademik RUU Keamanan Laut jadi program 100 hari Bakamla

"Kebetulan mereka akan berkunjung. Sesuai dengan tradisi dan etika secara internasional, setiap ada kapal yang datang, kami sambut dengan latihan-latihan," ucap dia.

Selain kedua program tersebut, program 100 hari pertama di Kabinet Merah Putih Bakamla juga meliputi penyusunan konsep naskah akademik Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut (RUU Kamla), pembentukan Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala), penyusunan dan pengesahan rancangan awal Renstra Bakamla 2025–2029.

Selain itu, Bakamla juga merestrukturisasi organisasi untuk 2025–2045, melaksanakan perbaikan atau perpindahan Markas Besar (Mabes) Bakamla pasca-kebakaran pada September 2024, menyelesaikan pembangunan pangkalan, serta penguatan kehadiran unsur keamanan laut dan udara.

"Bakamla RI akan melaksanakan patroli mandiri (dan) patroli bersama, dengan melibatkan kementerian dan lembaga teknis terkait," ujar Irvansyah.

Selain itu, Bakamla juga akan melaksanakan patroli terkoordinasi bersama unsur Maritime Reinforcement Agency dari negara-negara sahabat.

Baca juga: Mempertahankan kedaulatan negara di Laut Natuna Utara