Jakarta (ANTARA) - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Ris. Cahyo Pamungkas mengatakan konsep pembangunan perlu menekankan orientasi kemajuan berbasis nilai kebudayaan untuk pembangunan di wilayah Papua.

Dalam forum diskusi budaya Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PMB) BRIN diikuti daring dari Jakarta, Senin, Prof. Ris. Cahyo Pamungkas menyebut berdasarkan penelitian yang dilakukan beberapa peneliti sebelumnya memperlihatkan pentingnya memastikan menghindari cara pandang yang etnosentris dipakai dalam pembangunan di Papua.

Jika dilaksanakan, kata dia, ditakutkan dapat mendorong terjadinya distorsi kebudayaan, termasuk yang terjadi di masyarakat Lembah Palim, Papua, yang menjadi topik pembahasan dalam diskusi pada hari ini.

Baca juga: Ragam suku yang mendiami wilayah Papua Tengah

Merujuk kepada disertasi dibahas dalam diskusi ini yaitu "Antropologisasi Pembangunan" yang menekankan pada faktor manusia dibandingkan faktor ekonomi, dia menyebut pendekatan itu bisa dilakukan untuk memastikan keberlanjutan budaya di wilayah itu sambil memastikan pembangunan tetap berjalan.

"Menawarkan orientasi kemajuan yang berbasis nilai-nilai kebudayaan dan ini yang tidak diterapkan di dalam pembangunan di Tanah Papua selama ini," jelasnya.

Hal itu juga menjadi sorotan Pakar Antropologi dan Sosiologi IPB University Yulia Sugandi, yang disertasinya terkait orang Hubula di Lembah Paling, menjadi topik diskusi. Dia menyebut perlunya pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia, tidak hanya untuk orang asli Papua seperti Hubula, tapi juga masyarakat adat secara umum.

Baca juga: DAP: Khawatir Pembangunan Ancam Budaya Papua

Beberapa kategori pembangunan berbasis HAM berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) termasuk masyarakat, diakui sebagai pelaku utama dalam pembangunan mereka sendiri dan menjadikan partisipasi sebagai sarana, sekaligus tujuan.

Strategi pembangunan juga harus didasarkan tujuan pemberdayaan bukan pelemahan, kata dia, dengan proses pembangunan yang dimiliki secara lokal dan mencakup semua pemangku kepentingan.

"Ada peran peneliti juga untuk bisa terealisasi pembangunan yang berbasis hak asasi manusia, sehingga kita bisa mencapai pembangunan yang inklusif dengan genuine," tuturnya.

Baca juga: BP3OKP: Implementasi Papua Sehat butuh kerja kolaborasi