Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menarik pembiayaan utang sebesar Rp438,1 triliun hingga 31 Oktober 2024, setara 67,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp648,1 triliun.

“Kinerja pembiayaan ini tetap on-track dan dikelola secara efisien, dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono saat konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2024 di Jakarta, Jumat.

Pembiayaan utang dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.

Porsi penerbitan SBN terhadap pembiayaan utang yakni sebesar Rp394,9 triliun. Realisasi ini setara 59,3 persen dari target APBN Rp666,4 triliun. Sementara porsi dari pinjaman sebesar Rp43,2 triliun.

Di sisi lain, pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp53,2 triliun. Thomas menyebut nilai ini on-track dan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran.

Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Oktober 2024 sebesar Rp383 triliun, setara 73,3 persen dari target APBN Rp522,8 triliun.

Secara keseluruhan, Thomas menyebut langkah-langkah pembiayaan dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan dikelola secara terukur dan antisipatif dengan memperhatikan outlook defisit APBN, likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan.

“Dan tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijaga on-track dengan cost of fund yang efisien dan risiko yang terkendali,” tutur dia.

APBN mengalami defisit Rp309,2 triliun atau 1,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Oktober.

Belanja negara tercatat Rp2.556,7 triliun atau 76,9 persen dari pagu, tumbuh 14,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara pendapatan negara tercatat Rp2.247,5 triliun atau 80,2 persen dari target, tumbuh 0,3 persen yoy.

Meski APBN 2024 mengalami defisit, keseimbangan primer masih tercatat surplus, yaitu sebesar Rp97,1 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Baca juga: Hingga Oktober 2024, belanja pemerintah pusat capai Rp1.834,5T
Baca juga: Kemenkeu serap PNBP Rp477,5 triliun per Oktober
Baca juga: Sri Mulyani jelaskan alasan adanya perombakan struktur Kemenkeu