Jakarta (ANTARA) - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggandeng Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) untuk memerangi tindak pidana korupsi, yang dianggap sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan di tingkat desa.

"Soal kemiskinan, salah satunya bagaimana meringkas dan mengefisienkan jalan pemerintahan mengurangi korupsi," kata Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko usai beraudiensi dengan delegasi Apdesi di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat.

Budiman mengatakan, tindak pidana korupsi yang erat dengan sistem birokrasi pemerintahan di level desa hingga kota telah menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diyakinkan oleh Budiman kepada para delegasi Apdesi berdasarkan pernyataan Kepala Negara dalam agenda pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di Sentul, Bogor, Kamis (7/11).

"Jadi, kalau kemarin berbicara soal kerangka, Bapak Presiden bicara sampai kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Alhamdulillah, sehari setelahnya, teman-teman kepala desa menemui kami BP Taskin," katanya.

Audiensi BP Taskin dan Apdesi, kata Budiman, sekaligus menjadi ajang menyerap laporan dari berbagai modus korupsi di level pemerintahan desa untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo.

"Jadi, ini bisa kita komunikasikan kepada Bapak Presiden dan kementerian-kementerian supaya inilah teman-teman ini bisa kita andalkan jaringannya khusus untuk mengatasi kemiskinan di desa," katanya.

Agenda audiensi itu dihadiri Ketua Umum Apdesi, Surta Wijaya, beserta sejumlah delegasi Apdesi yang mewakili Provinsi Banten, Sumatera Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan, Keulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara.

Baca juga: BP Taskin soroti akurasi data kemiskinan penyaluran bansos
Baca juga: Apdesi minta desa dilibatkan pasok bahan Program Makan Bergizi Gratis