Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan setiap satuan BGN yang tersebar di seluruh provinsi akan mengelola sekitar Rp9-11 miliar per tahun untuk program Makan Bergizi Gratis.

“Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp9-11 miliar per tahun, di mana 85 persen dari uang yang dikelola itu untuk membeli bahan baku, dan bahan bakunya berasal dari pertanian,” ujar Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Baca juga: DPRD Kota Surabaya dukung program makan siang bergizi

Ia mencontohkan, salah satu gambaran di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp2 triliun yang dinilai kurang untuk memenuhi program makan bergizi gratis, sehingga BGN akan mengucurkan dana kurang lebih Rp8 triliun.

“Di NTT akan ada 749 titik pelayanan, dan uang yang akan mengalir ke NTT kurang lebih Rp8 triliun. Jadi APBD NTT hanya Rp 2 triliun, Badan Gizi Nasional akan mengirim uang ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun atau empat kali lebih besar dari APBD-nya,” ucapnya.

Menurutnya, kucuran dana tersebut dapat menjadi penggerak roda ekonomi di setiap lokasi. Uji coba di 100 titik dari Sabang-Merauke akan dimulai pada Desember 2024.

“Kami akan melakukan uji coba bulan Oktober-November ini di Petamburan dan Bogor, akan bertambah, kemudian Desember kami akan melakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia mulai Sabang-Merauke,” tuturnya.

Baca juga: Pengamat: MBG perlu jangkau daerah terpencil guna tekan stunting

Ia menegaskan, untuk sementara seluruh wilayah percontohan program makan bergizi gratis ada di wilayah Komando Distrik Militer (Kodim), dan pemerintah daerah tidak perlu mengalokasikan dana untuk makan bergizi gratis, cukup menyiapkan infrastrukturnya saja.

“Tidak usah mengalokasikan uangnya untuk makan bergizi, jadi siapkan infrastrukturnya nanti kami bayar biaya sewa untuk lahan, bangunan, dan lain-lain sehingga uangnya tidak hilang,” paparnya.

Dadan mengemukakan, BGN terus menerima masukan dari seluruh pemerintah daerah dan pihak TNI/Polri karena program makan bergizi gratis akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh daerah.

Di 2025, anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk program makan bergizi gratis yakni Rp71 triliun. Dadan menyebutkan, usai sidang paripurna bersama DPR RI, ada kemungkinan penambahan anggaran sekitar Agustus 2025..

Baca juga: GoTo resmi luncurkan program Makan Bergizi Gratis melalui skema CSR