"Kami akan MoU, Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman/PKP Maruarar Sirait) meminta BUMDes mana yang paling siap untuk mengelola perumahan di desa. Ini kami akan memaksimalkan," kata dia dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.
Menteri PUPR yang akrab disapa Ara itu meminta Yandri agar memastikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mampu bertanggung jawab mengelola pengadaan rumah-rumah murah di desa.
"Pak Ara meminta kepada saya untuk memastikan, memvalidasi mana BUMDes yang kira-kira mampu dan bisa bertanggung jawab untuk mengelola pengadaan perumahan di desa-desa," ujar dia.
Saat ini, pihaknya tengah memetakan BUMDes-BUMDes yang berpotensi mengembang tanggung jawab itu.
Pengadaan rumah murah bagi warga desa atau masyarakat tidak mampu merupakan salah satu dari tujuh belas program prioritas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pada era pemerintahan mereka, program itu dikenal dengan sebutan "Program 3 Juta Rumah". Dalam setiap tahun, pemerintah menargetkan pembangunan dua juta rumah di perdesaan dan pembangunan satu juta apartemen di wilayah perkotaan.
Pembangunan dua juta rumah di perdesaan bertujuan mendukung desa sebagai sumber ketahanan pangan sekaligus desa wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pedesaan.
Pembangunan satu juta apartemen per tahun di wilayah perkotaan bertujuan untuk membantu masyarakat yang bekerja di wilayah perkotaan untuk memiliki tempat tinggal dekat dengan tempat kerjanya.
cepat untuk mewujudkan hal itu melalui tiga strategi yakni keterbukaan publik, efisiensi, dan inovasi.
Baca juga: Qodari berencana sumbangkan lahan sukseskan program tiga juta rumah
Baca juga: Program tiga juta rumah untuk membangun manusia Indonesia berkualitas
Baca juga: Menteri PKP ajak pengusaha besar sukseskan program tiga juta rumah