Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang kekerasan terhadap perempuan dalam pelaksanaan kampanye calon pemimpin pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 bisa berdampak pada penurunan kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu.

"Dampaknya sangat serius dan tidak hanya dapat dilihat dalam kerugian material, fisik, atau psikis, namun juga secara sosial dan politik. Juga akan berkonsekuensi pada berkurangnya kualitas demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu," kata Anggota Komnas Perempuan Veryanto Sitohang dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis.

Veryanto Sitohang mengatakan kekerasan terhadap perempuan dalam pemilihan umum (pemilu) bisa berakibat pada berkurangnya partisipasi perempuan dalam pemilu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap kandidat perempuan, hingga sulitnya politisi perempuan untuk mengembangkan aktivitas politik mereka.

Komnas Perempuan menyesalkan masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca juga: Komnas kritisi kekerasan & diskriminasi perempuan di kampanye Pilkada

"Komnas Perempuan mencatat ada korban yang tidak ingin melaporkan kekerasan yang dialaminya karena berisiko pada karir selanjutnya, termasuk juga ruang pemulihan bagi korban dalam konteks politik elektoral juga belum tersedia secara optimal," katanya.

Komnas Perempuan juga menerima pengaduan adanya kekerasan yang ditujukan kepada perempuan di tahapan kampanye karena dituduh tidak mendukung salah satu kandidat, termasuk potensi penggunaan politik identitas berbasis suku, agama, identitas gender, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil kajian dan pemantauan Komnas Perempuan, kata Veryanto Sitohang, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam pemilu berkaitan erat dengan ragam bentuk kekerasan yang kerap menyerang perempuan di ranah privat, publik, maupun negara.

Baca juga: Komnas: Kampanye seksis digunakan untuk raup perhatian publik
Baca juga: Komnas minta peran pemerintah hapus kekerasan terhadap perempuan