Samarinda (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur memfokuskan upaya penanganan terhadap 16 ribu anak putus sekolah di wilayah tersebut.

"Angka putus sekolah menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja pendidikan. Data terbaru menunjukkan ada sekitar 16 ribu anak putus sekolah di Kaltim," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Irhamsyah, usai rapat koordinasi capaian kinerja pendidikan Kaltim di Samarinda, Kamis.

Dia menjelaskan, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan data sensus tahun 2020 yang mencatat sekitar 26 ribu anak putus sekolah.

Meskipun demikian, pihaknya tetap mewaspadai potensi peningkatan angka putus sekolah akibat migrasi penduduk yang tinggi ke Kalimantan Timur, terutama dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Untuk memvalidasi data dan merumuskan strategi penanganan yang tepat, Disdikbud Kaltim membentuk tim khusus. Tim ini bertugas mengumpulkan data akurat di 10 kabupaten/kota, memetakan sebaran dan penyebab putus sekolah, serta merancang program intervensi yang tepat sasaran.

"Validasi data sangat penting. Kita perlu mengetahui secara persis angka putus sekolah di setiap jenjang dan wilayah, sehingga program penanganan dapat lebih terarah dan efektif," tegas Irhamsyah.

Ia menyebutkan kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka putus sekolah di Kaltim. Kemiskinan menyebabkan anak harus bekerja membantu orang tua dan tidak dapat melanjutkan sekolah.

Selain itu, jarak tempat tinggal yang jauh dari sekolah, terutama di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), juga menyulitkan anak untuk bersekolah. Faktor lainnya adalah adanya tradisi pernikahan dini dan anggapan bahwa pendidikan tidak terlalu penting.

"Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak juga menjadi faktor penyebab," ucap Irhamsyah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Disdikbud Kaltim melakukan berbagai upaya, di antaranya memperbaiki infrastruktur sekolah. Pemerintah memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi sekolah, terutama di daerah terpencil dan perbatasan.

Pemerintah juga menyediakan bantuan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan sekolah, serta meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan profesionalisme.

Upaya lain yang akan dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, serta mengembangkan sekolah berasrama terutama di daerah perbatasan untuk memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah.

Irhamsyah menambahkan, pihaknya juga akan menyusun target penurunan angka putus sekolah dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Target tersebut akan dirumuskan bersama tim validasi data dan diharapkan dapat tercapai secara terukur.

Pihaknya berupaya keras melalui kolaborasi dengan semua pihak untuk mengatasi permasalahan putus sekolah ini.

"Kami ingin mewujudkan Kalimantan Timur yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh anak," ujar Irhamsyah.

Baca juga: Singkawang terapkan wajib belajar 13 tahun mulai tahun 2025
Baca juga: Mendikdasmen Mu'ti siapkan dua strategi tekan angka anak putus sekolah