Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mendorong penggunaan teknologi blockchain untuk diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah di Jabar, yakni di 27 kabupaten/kota.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan salah satu caranya adalah dengan sosialisasi lewat Local Government Blockchain Forum dan Festival 2024 di Bandung, demi mengenalkan penggunaan teknologi digital yang menggunakan kriptografi itu untuk memperkuat keamanan data dan juga meningkatkan pelayanan masyarakat.
"Ini inisiasi untuk pemerintah kabupaten kota di Jabar agar lebih percaya lagi menggunakan teknologi blockchain untuk mendukung keterbukaan, pelayanan publik lebih baik, penyederhanaan perizinan, dan lainnya," ujarnya dalam keterangan di Bandung, Kamis.
Acara yang dilangsungkan pada Rabu (6/11) tersebut melibatkan 27 pemda kabupaten/kota di Jabar, dengan dihadiri perwakilan pemerintah pusat, BUMN, BUMD, pelaku industri, dan akademisi, yang bertujuan untuk mengeksplorasi manfaat dan potensi penggunaan teknologi blockchain, serta mendorong implementasinya sebagai solusi teknologi, yang mampu memperkuat keamanan data dan meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik.
Bey menuturkan, teknologi blockchain dapat diimplementasikan untuk semua layanan publik seperti pembayaran pajak, aplikasi Sapawarga, perizinan, hingga transparansi anggaran.
"Bisa diimplementasikan untuk semua layanan karena sudah pasti aman, seperti data pensiun, transparansi anggaran, aplikasi Sapawarga, pembayaran pajak, dan lainnya," katanya.
Penerapan teknologi blockchain di semua pemerintahan di Jabar ini sebagai bentuk adaptasi terhadap disrupsi digital, terlebih Jabar merupakan provinsi yang selalu terdepan dalam inovasi digital.
"Jangan sampai ketinggalan dalam teknologi ini. Jabar harus selalu terdepan dalam inovasi digital," ucap Bey.
Teknologi blockchain, disebut Bey, bukan hal baru di Indonesia, namun berbeda bagi sektor pemerintahan. Karenanya melalui gelaran ini dia berharap para pemangku kebijakan di Jabar memahami dan segera menerapkan blockchain dalam tata kelola pemerintahan.
"Blockchain ini walaupun sudah lama, tapi buat pemerintahan masih terbilang baru. Yang penting para kepala daerah dan eselon II paham dulu logikanya seperti apa," ujarnya menambahkan.
Baca juga: BRI kembangkan percontohan berbasis "blockchain" demi perkuat keamanan
Baca juga: Dharma-Kun tawarkan "blockchain" untuk deteksi pelanggaran tata kelola
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan salah satu caranya adalah dengan sosialisasi lewat Local Government Blockchain Forum dan Festival 2024 di Bandung, demi mengenalkan penggunaan teknologi digital yang menggunakan kriptografi itu untuk memperkuat keamanan data dan juga meningkatkan pelayanan masyarakat.
"Ini inisiasi untuk pemerintah kabupaten kota di Jabar agar lebih percaya lagi menggunakan teknologi blockchain untuk mendukung keterbukaan, pelayanan publik lebih baik, penyederhanaan perizinan, dan lainnya," ujarnya dalam keterangan di Bandung, Kamis.
Acara yang dilangsungkan pada Rabu (6/11) tersebut melibatkan 27 pemda kabupaten/kota di Jabar, dengan dihadiri perwakilan pemerintah pusat, BUMN, BUMD, pelaku industri, dan akademisi, yang bertujuan untuk mengeksplorasi manfaat dan potensi penggunaan teknologi blockchain, serta mendorong implementasinya sebagai solusi teknologi, yang mampu memperkuat keamanan data dan meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik.
Bey menuturkan, teknologi blockchain dapat diimplementasikan untuk semua layanan publik seperti pembayaran pajak, aplikasi Sapawarga, perizinan, hingga transparansi anggaran.
"Bisa diimplementasikan untuk semua layanan karena sudah pasti aman, seperti data pensiun, transparansi anggaran, aplikasi Sapawarga, pembayaran pajak, dan lainnya," katanya.
Penerapan teknologi blockchain di semua pemerintahan di Jabar ini sebagai bentuk adaptasi terhadap disrupsi digital, terlebih Jabar merupakan provinsi yang selalu terdepan dalam inovasi digital.
"Jangan sampai ketinggalan dalam teknologi ini. Jabar harus selalu terdepan dalam inovasi digital," ucap Bey.
Teknologi blockchain, disebut Bey, bukan hal baru di Indonesia, namun berbeda bagi sektor pemerintahan. Karenanya melalui gelaran ini dia berharap para pemangku kebijakan di Jabar memahami dan segera menerapkan blockchain dalam tata kelola pemerintahan.
"Blockchain ini walaupun sudah lama, tapi buat pemerintahan masih terbilang baru. Yang penting para kepala daerah dan eselon II paham dulu logikanya seperti apa," ujarnya menambahkan.
Baca juga: BRI kembangkan percontohan berbasis "blockchain" demi perkuat keamanan
Baca juga: Dharma-Kun tawarkan "blockchain" untuk deteksi pelanggaran tata kelola