Doha (ANTARA News) - Qatar akan menjadi tuan rumah pertemuan antara Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Ban Ki-moon pada Minggu untuk membahas upaya mencapai perjanjian gencatan senjata dengan Israel guna mengakhiri perang, kata sumber senior dari Qatar kepada kantor berita Reuters.

Karena berlangsung di Doha, pertemuan tersebut akan dipimpin oleh emir negara Teluk itu, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, yang telah bertindak sebagai "saluran komunikasi" antara Hamas dan masyarakat internasional, kata sumber senior yang akrab dengan masalah itu.

Menurut dia, Qatar telah menyampaikan permintaan Hamas kepada masyarakat internasional. "Daftar telah disampaikan ke Prancis dan PBB, pembicaraan besok untuk lebih lanjut merundingkan syarat-syarat ini," katanya.

Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, telah menolak upaya Mesir untuk mengakhiri pertempuran yang telah menewaskan lebih dari 300 warga Palestina, kebanyakan warga sipil.

Mereka menyatakan bahwa kesepakatan apapun harus mencakup penghentian blokade wilayah pesisir dan komitmen ulang untuk gencatan senjata yang dicapai dalam perang delapan hari pada 2012.

Sumber-sumber diplomatik Barat melihat Qatar sebagai pemain strategis dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata yang efektif karena negara Teluk kaya itu menjadi tuan rumah bagi sejumlah besar tokoh Islam Timur Tengah yang diasingkan, termasuk pemimpin Hamas Khaled Meshaal.

Menurut sumber senior Qatar, Abbas juga akan bertemu dengan Meshaal setelah pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB.

"Qatar tidak menekan Hamas untuk mengurangi atau mengubah tuntutan mereka, Qatar hanya bertindak sebagai saluran komunikasi," kata sumber itu.

Mesir menyatakan pada Sabtu bahwa pihaknya tidak punya rencana untuk merevisi usul gencatan senjata yang telah ditolak Hamas.

Di sisi lain, sumber Hamas di Doha mengatakan kelompoknya tidak berencana untuk mengubah persyaratan mereka untuk gencatan senjata itu.

"Kami ingin hak-hak rakyat kami, rakyat Palestina mendukung kami dan kami akan mendapatkan kembali hak mereka," kata sumber itu.(Uu.H-AK)