PU terapkan "environmental remediation" atasi penurunan tanah Jakarta
7 November 2024 08:41 WIB
Tanggul Pantai Muara Baru di Jakarta Utara sebagai bagian environmental remediation untuk mengatasi penurunan tanah DKI Jakarta. ANTARA/Aji Cakti
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengatasi penurunan tanah di DKI Jakarta dengan menerapkan pemulihan lingkungan pesisir (environmental remediation).
"Pemerintah melalui Kementerian PU dan para pemangku kepentingan terkait terus berupaya untuk melaksanakan konsep pemulihan lingkungan pesisir untuk menanggulangi dampak banjir rob," ujar Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta, Kamis.
Konsep tersebut dapat tercapai melalui penyediaan air bersih dengan pembangunan SPAM Regional Karian, SPAM Regional Jatiluhur I, dan SPAM Regional Djuanda/ Jatiluhur II.
Kemudian, peningkatan kualitas air pada muara sungai (sanitasi) melalui proyek Jakarta Sewerage System, dan pengendalian banjir melalui pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, dan tanggul pantai yang terintegrasi dengan sistem polder di bagian hilir.
Dibangun pula Bendungan Ciawi dan Sukamahi untuk pengendalian banjir di bagian hulu. Serta, dilakukan normalisasi sungai Ciliwung dan pembangunan sudetan sungai Ciliwung untuk pengendalian banjir di bagian tengah.
Menurut Dody, dalam upaya penanggulangan banjir rob dan penurunan permukaan tanah (land subsidence), Kementerian PU juga perlu dukungan dari berbagai pihak. Termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Terlebih, terkait pemenuhan kebutuhan air bersih secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
“Kita harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi. Sebab, mereka yang memiliki kewenangan terkait area. Kemudian, Kementerian PU akan mempersiapkan infrastruktur penyediaan air bersihnya. Dan perlu kerja sama lagi dengan pemerintah daerah untuk membangun jaringan atau saluran ke masing-masing rumah,” katanya.
“Demikian juga dengan air limbah dari masyarakat, yang juga akan kita olah supaya sanitasi di DKI Jakarta lebih sehat dan terjaga,” tambah Dody.
Pembangunan Infrastruktur Pengaman Pantai Utara Jakarta Tahap A DKI Jakarta terdiri dari pembangunan tanggul pantai dan muara sungai sepanjang 46 km. Pada tahun 2019, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul sepanjang 12,66 km.
Kemudian dilanjutkan oleh Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 sepanjang 33,54 km. Tanggul pantai yang telah dibangun diantaranya Tanggul Kamal Muara – Dadap termasuk Akses Nelayan dan Rumah Pompa serta Kolam Retensi, Tanggul Kalibaru, Kolam Retensi Kalibaru, Kolam Retensi Cilincing dan Tanggul Cakung Drain.
Baca juga: Menteri PU: Pasokan air bendungan kunci cegah penurunan tanah Jakarta
Baca juga: Penurunan tanah terjadi akibat aktivitas industri
Baca juga: Pemerintah perlu awasi penggunaan air tanah di Jakarta
"Pemerintah melalui Kementerian PU dan para pemangku kepentingan terkait terus berupaya untuk melaksanakan konsep pemulihan lingkungan pesisir untuk menanggulangi dampak banjir rob," ujar Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta, Kamis.
Konsep tersebut dapat tercapai melalui penyediaan air bersih dengan pembangunan SPAM Regional Karian, SPAM Regional Jatiluhur I, dan SPAM Regional Djuanda/ Jatiluhur II.
Kemudian, peningkatan kualitas air pada muara sungai (sanitasi) melalui proyek Jakarta Sewerage System, dan pengendalian banjir melalui pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, dan tanggul pantai yang terintegrasi dengan sistem polder di bagian hilir.
Dibangun pula Bendungan Ciawi dan Sukamahi untuk pengendalian banjir di bagian hulu. Serta, dilakukan normalisasi sungai Ciliwung dan pembangunan sudetan sungai Ciliwung untuk pengendalian banjir di bagian tengah.
Menurut Dody, dalam upaya penanggulangan banjir rob dan penurunan permukaan tanah (land subsidence), Kementerian PU juga perlu dukungan dari berbagai pihak. Termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Terlebih, terkait pemenuhan kebutuhan air bersih secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
“Kita harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi. Sebab, mereka yang memiliki kewenangan terkait area. Kemudian, Kementerian PU akan mempersiapkan infrastruktur penyediaan air bersihnya. Dan perlu kerja sama lagi dengan pemerintah daerah untuk membangun jaringan atau saluran ke masing-masing rumah,” katanya.
“Demikian juga dengan air limbah dari masyarakat, yang juga akan kita olah supaya sanitasi di DKI Jakarta lebih sehat dan terjaga,” tambah Dody.
Pembangunan Infrastruktur Pengaman Pantai Utara Jakarta Tahap A DKI Jakarta terdiri dari pembangunan tanggul pantai dan muara sungai sepanjang 46 km. Pada tahun 2019, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul sepanjang 12,66 km.
Kemudian dilanjutkan oleh Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 sepanjang 33,54 km. Tanggul pantai yang telah dibangun diantaranya Tanggul Kamal Muara – Dadap termasuk Akses Nelayan dan Rumah Pompa serta Kolam Retensi, Tanggul Kalibaru, Kolam Retensi Kalibaru, Kolam Retensi Cilincing dan Tanggul Cakung Drain.
Baca juga: Menteri PU: Pasokan air bendungan kunci cegah penurunan tanah Jakarta
Baca juga: Penurunan tanah terjadi akibat aktivitas industri
Baca juga: Pemerintah perlu awasi penggunaan air tanah di Jakarta
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Tags: