Surabaya (ANTARA) - Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Jawa Timur Utomo Sapto Amin menyatakan pihaknya mendukung pemajuan desa agar mampu menjadi penggerak kesejahteraan Indonesia.

Dukungan ini, katanya di Surabaya Jawa Timur Rabu, salah satunya dilakukan dengan menghadiri acara Uji Petik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

“Ini bukan sekadar undangan, tetapi merupakan ajakan untuk bersama-sama menjemput harapan sejahtera bagi desa Indonesia,” katanya.

Utomo menjelaskan, tahun ini menjadi momentum penting bagi desa di Indonesia karena Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disahkan, sehingga membawa angin segar bagi kemajuan desa.

Guna memastikan implementasi UU tersebut berjalan optimal, Kemendagri menyelenggarakan Uji Petik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desa sebagai langkah krusial dalam persiapan pengesahan Peraturan Pemerintah tentang Desa.

Kegiatan itu mengajak perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di berbagai provinsi serta perwakilan dari beberapa organisasi terkait dengan desa untuk berpartisipasi dalam penyempurnaan rancangan peraturan tersebut.

Utomo mengatakan, uji petik bukan sekadar acara formal tetapi sekaligus wadah penting untuk menampung aspirasi dan saran dari berbagai pihak terkait dengan desa.

Tujuannya jelas, yaitu mewujudkan Rancangan Peraturan Pemerintah yang komprehensif dan bermanfaat bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desa yang sempurna diharapkan dapat menciptakan desa yang berdikari, berdaya saing, dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga.

Utomo menyebutkan, dengan terus dipercayanya PABPDSI membuktikan bahwa selama kurun lima tahun sejak dideklarasikan semangat Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia maka Anggota BPD seluruh provinsi di Indonesia telah terhubung.

Ia pun berharap agar nantinya kapasitas dan hak anggota BPD dipenuhi agar menjadi penjamin kemajuan desa sebagai ujung pelaksanaan pelayanan pemerintah, kemasyarakatan, dan pembangunan di desa.

“Mari kita terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola desa dan membangun masa depan yang cerah bagi desa di Indonesia,” katanya.