Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 dalam rapat kerja perdana dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Trenggono mengatakan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan bakal menjadi prioritas pembangunan KKP tahun depan.

Pagu anggaran KKP pada 2025 ditetapkan sebesar Rp6,22 triliun. Ia menyebut hampir separuh anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Sementara, sisanya sekitar Rp3,31 triliun digunakan untuk melaksanakan program prioritas.

“Pertumbuhan ekonomi, rasio gini, penurunan tingkat kemiskinan dan nilai tukar nelayan menjadi prioritas pembangunan KKP tahun 2025,” katanya.

Trenggono menyebutkan sejumlah target kementerian pada 2025, yaitu produksi perikanan sebesar 24,58 juta ton; nilai tukar nelayan pada kisaran 105 – 108; pertumbuhan PDB perikanan pada kisaran 4 – 6 persen; nilai ekspor hasil perikanan sebesar 6,25 miliar dolar AS; serta produksi garam sebesar 2,25 juta ton.

Kemudian, luas kawasan konservasi perairan seluas 30 juta hektare; indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sebesar 82; persentase lulusan pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan yang terserap dunia usaha dan industri sebesar 75 persen; persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan sebesar 70 persen.

“KKP akan melaksanakan program-program prioritas untuk mewujudkan 8 misi Asta Cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat melalui implementasi kebijakan ekonomi biru,” ujarnya.

Program ekonomi biru tersebut dijabarkan melalui lima kebijakan, yaitu memperluas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.

“Kami terus berusaha meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program ekonomi biru. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi dari Komisi IV DPR-RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan,” pungkasnya.

Baca juga: Sakti Wahyu Trenggono lanjutkan transformasi kelautan dan perikanan
Baca juga: Didit Herdiawan, Prajurit Kapal Perang yang kini berlabuh di KKP
Baca juga: Pemerintah siapkan perencanaan ruang laut untuk pengelolaan lestari