Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam mendukung salah satu misi yang termaktub dalam Astacita, yakni memperkuat reformasi hukum.

"Di dalam legal structure (struktur hukum) itu ada beberapa hal yang akan menunjang, yang akan menjadi landasan bagi reformasi hukum. Yang pertama dan utama adalah kualitas sumber daya manusia," ujar Eddy, sapaan akrab Wamenkum, pada acara "Rapat Koordinasi Akselerasi Corporate University" yang diliput dari Jakarta, Rabu.

Eddy meyakini bahwa untuk mencapai supremasi hukum yang efektif, Indonesia memerlukan aparatur sipil yang cendekia, berintegritas, dan memahami esensi dari penegakan hukum yang berkeadilan.

Aparatur yang unggul dalam keilmuan dan profesionalisme diharapkan mampu menjadi pelopor supremasi hukum, serta berkontribusi pada kemajuan sistem hukum di Indonesia.

Mengenai Astacita butir kedua yang memuat poin penguatan pembangunan sumber daya manusia, Eddy mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kunci untuk menciptakan kepemimpinan kelas dunia yang berdaya saing global.

Baca juga: Presiden instruksikan Supratman Andi Agtas lakukan reformasi hukum
Baca juga: Menteri Hukum sebut rekrutmen dan merit sistem fokus pembangunan SDM

Ia menggarisbawahi sumber daya manusia yang unggul tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis yang mumpuni, namun juga karakter yang berintegritas dan mampu beradaptasi dalam menghadapi tantangan global.

Kementerian Hukum melihat pembangunan SDM bukan sekadar investasi, melainkan kewajiban untuk mencetak pemimpin masa depan yang memiliki wawasan global, namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal.

Ketika berbicara mengenai profesionalisme aparatur sipil negara dan profesionalisme aparatur penegak hukum, Eddy mengatakan terdapat dua faktor penting yang harus dihormati.

"Pertama adalah bagaimana pola rekrutmen, yang kedua adalah bagaimana pendidikannya," ucapnya.

Dengan demikian, menciptakan kurikulum yang berkaitan dengan kebutuhan hukum merupakan salah satu langkah penting bagi Kementerian Hukum, terutama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM, dalam rangka mewujudkan reformasi hukum.

"Hal ini sangat terkait dengan apa yang menjadi tugas dari BPSDM," kata Eddy.

Baca juga: Menko Yusril: Reformasi hukum sesuaikan praktik kejahatan modern
Baca juga: Yusril fokus pembangunan dan penegakan hukum