Ankara (ANTARA) - Negosiasi untuk memilih perdana menteri yang memimpin pemerintahan baru di Jepang terus berlanjut setelah pemilu dini (snap election) pada Oktober lalu gagal menghasilkan kekuatan mayoritas di parlemen, NHK melaporkan.

Perdana Menteri Shigeru Ishiba pada Selasa (5/11) meminta partainya, Partai Liberal Demokrat (LDP), untuk bernegosiasi dengan salah satu partai oposisi, Partai Demokrasi untuk Rakyat (DPFP).

Dia berharap supaya sidang istimewa Parlemen Jepang yang akan digelar pada Senin (11/11) menghasilkan keputusan yang menunjuknya sebagai perdana menteri.

Ishiba juga mengatakan akan bertemu Ketua DPFP Yuichiro Tamaki jika "kondisinya tepat".

Namun, pada hari yang sama, Tamaki telah bertemu dengan Yoshihiko Noda, Ketua Partai Demokrat Konstitusional (CDPJ), partai oposisi utama Jepang.

Keduanya bersepakat untuk bekerja sama membuka "fakta terkait skandal dana politik yang melibatkan LDP dan mengubah UU pengendalian dana politik, termasuk menghilangkan dana kegiatan politik tahun ini."

Dalam pemilu Oktober itu, CDPJ meraih 148 kursi di parlemen, meningkat signifikan dari 98 kursi pada periode sebelumnya.

Sementara itu, perolehan kursi LDP merosot dari 256 menjadi 191, meski masih menjadi partai terbesar di parlemen. Mitra koalisinya, Komeito, juga kehilangan delapan kursi dan hanya mendapat 24.

Koalisi LDP-Komeito hanya meraih 215 kursi, sedangkan untuk menjadi mayoritas dan membentuk pemerintahan yang stabil, mereka perlu mendapat 233 kursi.

Ketua CDPJ Noda turut berkomunikasi dengan partai-partai lain untuk menghimpun dukungan agar bisa menggantikan Ishiba sebagai perdana menteri dalam sidang istimewa parlemen.

LDP dan CDPJ sama-sama mengharapkan dukungan dari DPFP, yang meraih 21 kursi parlemen, dan Partai Inovasi Jepang (Ishin), salah satu partai oposisi yang memenangi 43 kursi.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Bertekad lanjutkan pemerintahan, PM Ishiba janjikan reformasi partai
Baca juga: Jepang akan gelar pemilu dini pada 27 Oktober 2024