Para pekerja itu bergegas menuju kedai-kedai makan yang ada di sana untuk mengisi perut dan beristirahat sejenak sebelum kembali bekerja di proyek MRT yang ditargetkan rampung pada Maret 2025.
Proyek MRT kelanjutan Lebak Bulus-Bundaran HI yang dibiayai Japan International Corporation Agency (JICA) ini nantinya akan berlanjut hingga Kota (Jakarta Barat) ini diharapkan dapat mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik.
Pembangunan fase 2A Bundaran HI-Kota membutuhkan biaya Rp25,3 triliun. Harapannya, dengan biaya sebesar ini bisa membuat warga Jakarta beralih menggunakan transportasi publik. Tujuan akhirnya pemborosan BBM dan polusi udara akibat kemacetan bisa ditekan.
Memindahkan warga Jakarta menggunakan transportasi publik bukan perkara mudah. Saat ini hampir setiap titik di DKI Jakarta terlayani transportasi publik mulai dari bus TransJakarta, LRT bahkan MRT, tetapi di sisi lain jalan-jalan arteri masih tetap dipadati kendaraan.
Saban pagi dan sore kemacetan masih menghiasi jalan-jalan di Jakarta. Meski transportasi publik saat ini jauh lebih nyaman dan banyak pilihan, tetap saja tidak mampu mengurangi kendaraan yang beredar. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah ke depan.
Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk menekan kendaraan yang beredar di antaranya dengan meninggikan tarif parkir, menerapkan jalan berbayar, kebijakan nomor polisi ganjil dan genap, serta beberapa lagi lainnya. Beberapa dari kebijakan sudah ada yang direalisasikan, tetapi ada juga yang belum dijalankan hingga kini.
Banyak pertimbangan dalam menggulirkan suatu kebijakan. Salah satunya mengedepankan prinsip keadilan. Peraturan dibuat jangan sampai memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, strategi pembatasan kendaraan memang harus dipertimbangkan baik dan buruknya.
Bahan bakar
Pembatasan kendaraan dengan parkir dan jalan berbayar tentunya bakal memberatkan masyarakat berpendapatan rendah. Seperti diketahui beberapa pengguna kendaraan di Jakarta baik roda dua maupun roda empat merupakan pengemudi taksi/ojek daring.
Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi yang dapat diterima semua pihak. Pemprov DKI Jakarta sendiri masih menerapkan kebijakan nomor polisi ganjil dan genap saat jam sibuk. Namun belum efektif, bahkan malah membuat warga memiliki kendaraan lebih dari satu.
Cara lain yang efektif untuk membatasi kendaraan yang beredar adalah memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang PS Brodjonegoro, menyebut cara yang efektif untuk menekan kendaraan yang beredar di DKI Jakarta adalah mencari solusi subsidi BBM yang tepat sasaran.
Salah satu penyebab masih banyak kendaraan yang beredar karena adanya alternatif BBM murah di SPBU sehingga itu yang paling banyak dipakai masyarakat.
Pada 2024, Pemerintah menetapkan subsidi energi Rp186,9 triliun terdiri atas Rp 113,3 triliun untuk bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji, serta Rp73,6 triliun untuk subsidi listrik.
Dengan demikian, penting untuk dicarikan mekanisme yang jitu agar subsidi BBM itu tepat sasaran. Dalam artian hanya kelompok masyarakat tertentu yang berhak untuk mendapatkannya.
Soal data penerima subsidi agar tepat sasaran Bambang membagikan kiat, di antaranya dengan melihat dari data penerima subsidi listrik dan dari kepesertaan BPJS Kesehatan.
Libatkan banyak pihak
Untuk mengubah perilaku masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi ke tempat kerja memang membutuhkan tantangan. Selain politik, pendekatan sosial juga diperlukan.
Kebijakan politik meliputi pengembangan transportasi umum, pembangunan jalur khusus bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda, hingga kebijakan perparkiran khususnya di rumah tinggal.
Di bidang sosial, antara lain, dengan mengakomodasi usulan masyarakat terkait angkutan publik, edukasi kepada masyarakat manfaat transportasi umum, melibatkan perusahaan terkait aspek lingkungan, dan subsidi angkutan umum untuk kelompok tertentu.
Faktor lain adalah keberadaan kendaraan roda dua yang populasinya masih begitu besar. Untuk memindahkan pengguna roda dua ke transportasi publik juga penuh tantangan karena dari sisi biaya jauh lebih murah.
Harus ada edukasi terhadap pengguna roda dua mengenai manfaat menggunakan transportasi publik. Selain kenyamanan, aspek ekonomi harus menjadi argumen penting untuk mengubah perilaku.
Argumen tersebut bisa diperlihatkan dengan menunjuk kasus kecelakaan yang sering terjadi, hubungan polusi dengan kesehatan, pentingnya berjalan kaki bagi kesehatan.
Meski tak bisa dimungkiri beberapa profesi memang masih menggantungkan mobilitasnya dengan kendaraan roda dua. Bahkan tanpa menggunakan transportasi tersebut biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar.
Solusinya harus pendekatan terhadap pemilik perusahaan yang ada di Jakarta untuk mewajibkan karyawannya menggunakan transportasi publik. Sebagai konsekuensi, apabila ada penugasan di luar kebiasaan, harus menyiapkan biaya transportasi.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta berkewajiban mengubah seluruh transportasi publik menjadi energi berbasis lingkungan sehingga masyarakat bisa memahami mereka beralih ke transportasi publik karena memang untuk memperbaiki kualitas udara.
Untuk mewujudkan hal itu tentu bukan perkara muda mengingat sumber daya energi listrik sejauh ini masih bersumber dari batu bara (PLTU). Meski alat transportasinya sudah ramah lingkungan, di hulunya masih pakai batu bara yang tidak ramah lingkungan.
Solusi untuk mengatasi transportasi yang benar-benar ramah lingkungan, Pemprov DKI Jakarta harus sudah mulai menerapkan bauran energi yakni energi fosil dengan energi baru dan terbarukan.
Tentunya tidak bisa mengandalkan semata-mata dari energi surya dan angin. Sementara ini penting dilakukan bauran energi yang lebih ramah dan berkelanjutan, seperti energi panas bumi, hidrogen, dan energi berbasis tumbuhan.
Editor: Achmad Zaenal M