Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 lewat sejumlah upaya, salah satunya pengamanan ruang digital dari misinformasi, hoaks, maupun ujaran kebencian.

"Kemudian dukungan pengamanan ruang digital dan dalam rangka penanganan konten negatif seperti misinformasi, hoaks ataupun ujaran-ujaran kebencian selama Pilkada," ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.

Meutya mengatakan untuk pengamanan ruang digital tersebut, pihaknya melakukan patroli siber secara intensif untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran.

Baca juga: Kemenkominfo kedepankan literasi digital untuk hadirkan pilkada damai

Selain itu, pengawasan komunikasi publik selama kampanye juga akan dilakukan dengan memantau sentimen media, terutama di provinsi-provinsi yang diprediksi memiliki suhu politik cukup tinggi.

Sebagai bagian dari kampanye Pilkada damai, Kemenkomdigi akan melibatkan berbagai media, termasuk media elektronik, cetak, dan forum tatap muka.

"Berbagai dukungan sosialisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada serta memastikan bahwa setiap pemilih mendapat informasi yang cukup," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah dan platform digital deklarasikan Pilkada Damai 2024

Meutya mengatakan Kemenkomdigi juga mempersiapkan sosialisasi Pilkada damai melalui SMS blast dan publikasi di media digital dengan pesan yang mendorong terciptanya suasana damai selama proses Pilkada.

Kemenkomdigi, kata dia, juga akan memantau dan mengendalikan spektrum frekuensi radio agar layanan telekomunikasi tetap lancar selama Pilkada.

"Termasuk koordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI, Polri sebagai langkah mitigasi gangguan terhadap frekuensi pengamanan yang digunakan," ujar dia.

Baca juga: SnackVideo raih dua "award" bukti platform jaga ruang digital sehat

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa pihaknya juga akan berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia untuk memastikan kelancaran distribusi logistik Pilkada.

Persiapan ini meliputi penyediaan gudang pengangkutan dengan sistem tracking yang terhubung ke sistem KPU, platform pengiriman logistik Pemilu, hingga dashboard yang dapat menyajikan data untuk melakukan pemantauan distribusi logistik Pemilu secara waktu nyata.

Baca juga: Kemenkominfo atasi konten negatif untuk jaga keamanan ruang digital

Baca juga: Menkominfo terima penghargaan karena jaga ruang digital saat Pemilu