Anggota Komisi I DPR RI T.B. Hasanuddin mengatakan bahwa keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam kasus judi daring (online) sudah diperkirakan sejak lama, sebelum kementerian itu diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.
Hasanuddin mengatakan pernah bertanya kepada Menkominfo yang saat itu masih dijabat Budi Arie Setiadi soal pemberantasan judi daring di Indonesia dan dia pun menduga bahwa maraknya judi online itu tidak mungkin tanpa adanya keterlibatan pegawai.
Hasanuddin mengatakan pernah bertanya kepada Menkominfo yang saat itu masih dijabat Budi Arie Setiadi soal pemberantasan judi daring di Indonesia dan dia pun menduga bahwa maraknya judi online itu tidak mungkin tanpa adanya keterlibatan pegawai.
"Rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Kemenkominfo yang terlibat, tetapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan clear, bahkan sudah 16 orang pelaku ditangkap polisi," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Untuk itu, ia berharap Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk terus melakukan bersih-bersih di lingkungan kementeriannya agar tidak ada lagi pegawai yang terlibat dalam kasus judi daring.
Baca juga: Polda Metro Jaya dalami judi online yang libatkan pegawai Komdigi
Menurut ia, maraknya judi daring sangat merugikan masyarakat. "Menteri yang baru harus segera membersihkan Komdigi agar bersih dari judi online dan polisi juga jangan ragu-ragu," katanya.
Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menetapkan 16 orang tersangka dalam kasus judi daring yang melibatkan oknum pegawai Kemenkomdigi.
Baca juga: Kemenkomdigi buka pintu untuk pemeriksaan oknum terlibat judi online
Dari 16 orang tersangka tersebut, sejumlah 12 orang adalah pegawai Kementerian Komdigi dan empat orang lainnya merupakan warga sipil.
Menkomdigi Meutya Hafid telah mengeluarkan instruksi khusus mengenai upaya pemberantasan praktik judi daring atau online di lingkungan kementeriannya.
Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 mencakup upaya untuk mendukung penegakan pemberantasan judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Baca juga: Menko Polkam pastikan telusuri akses judi online dari VPN dan non-VPN
Baca juga: Kemenkomdigi berhasil blokir ratusan ribu konten judol