Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) menyatakan diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk memajukan sektor kelapa sawit dan meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya di daerah transmigrasi.

Wakil Ketua GPPI Dedi Junaedi menyatakan sektor kelapa sawit telah menjadi salah satu sumber utama pendapatan dan lapangan pekerjaan di banyak wilayah, serta penghasil devisa terbesar kedua setelah batu bara.

Namun, lanjutnya di Jakarta, Sabtu, di balik potensi ekonominya, industri sawit menghadapi tantangan dalam hal produktivitas, legalitas dan ketahanan energi.

"Salah satu kendala utama yang dihadapi petani sawit swadaya adalah kurangnya akses terhadap benih unggul dan sarana budidaya yang berkelanjutan," katanya dalam FGD SAWIT BERKELANJUTAN VOL 16, bertajuk “Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat Perdesaan”.

Kualitas bibit sangat mempengaruhi hasil panen, tambahnya, sayangnya banyak petani yang menggunakan bibit aspal atau kurang berkualitas.

Dikatakannya, diperlukan investasi awal yang tinggi pada perkebunan sawit, namun hal itu dapat menjadi beban bagi petani sawit, terutama jika benih yang ditanam tidak produktif.

Selain itu sertifikasi berkelanjutan seperti RSPO dan ISPO sebagai standar untuk memasuki pasar ekspor dan menjamin harga jual yang lebih baik juga menjadi tantangan bagi petani swadaya untuk memenuhi standar sertifikasi tersebut khususnya karena pendanaan.

Baca juga: Pemkab Kotim-GPPI sepakat wujudkan pengelolaan sawit berkelanjutan

Baca juga: Nusron target masalah perusahaan sawit tak punya HGU selesai Desember


"Saat ini pendampingan dari pemerintah sangat penting untuk memperkuat kelembagaan dan membekali petani dengan pengetahuan serta praktik budidaya terbaik," katanya.

Dedi menyatakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan sektor sawit.

Melalui upaya ini, tambahnya, diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan menjadikan kelapa sawit Indonesia sebagai komoditas unggulan yang berdaya saing global.

Marselinus Andry dari Departemen Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), menambahkan pentingnya penguatan legalitas dan kelembagaan untuk mendukung petani sawit skala kecil.

Menurutnya, sebagian besar petani sawit swadaya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala terkait kepemilikan lahan dan posisi tawar dalam rantai pasok sawit.

Dia berharap pemerintah, perusahaan dan organisasi masyarakat sipil dapat mendukung petani sawit dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, seperti akses legalitas dan peningkatan kapasitas, untuk mendukung keberlanjutan sektor kelapa sawit di Indonesia.

"Dukungan pemerintah dan pelaku usaha sangat krusial dalam mengembangkan potensi petani sawit skala kecil, terutama dalam mewujudkan tujuan keberlanjutan industri sawit yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)," ujarnya.

Sementara itu Direktur Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE), Nugroho Kristono, menyampaikan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membangun sumber daya manusia (SDM) di sektor kelapa sawit.

Ia mengapresiasi dukungan pemerintah dalam membangun SDM sawit melalui berbagai program kerja sama, termasuk program yang melibatkan 23 kampus pelaksana program pelatihan sawit.

Selain itu, ia juga mencatat pentingnya pendampingan bagi para petani sawit untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kebun mereka.

Saat ini, ada sekitar 11 lembaga pelatihan yang membantu petani dalam program Direktorat Jenderal Perkebunan, namun, jumlah ini masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan yang terus bertambah.

Nugroho berharap lebih banyak lembaga pelatihan turut berpartisipasi, sehingga seluruh petani sawit di Indonesia mendapatkan pelatihan agronomis yang memadai.

"Dukungan yang lebih terstruktur dari pemerintah sangat dibutuhkan agar pendidikan dan pelatihan untuk petani sawit bisa optimal. Jika SDM sawit kita baik, produktivitasnya akan meningkat, dan akhirnya berdampak positif bagi kesejahteraan petani serta keberlanjutan industri sawit Indonesia," katanya.

Baca juga: Apkasindo minta kelapa sawit tetap di bawah BPDP-KS

Baca juga: Gapki sebut industri sawit masih hadapi sejumlah tantangan