Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan, pihaknya sedang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sawit untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan.

"Insya Allah kerja sama Kejaksaan Agung, BPKP, dan Kementerian Kehutanan akan menghadirkan keadilan, bumi, air, dan segala yang ada di dalamnya benar-benar akan kita peruntukan untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat Indonesia seperti yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto," ujar Raja Juli Antoni di Jakarta, Jumat.

Secara informal, kata dia, ia mengaku telah menjalin komunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) mengusulkan untuk membentuk Satgas Sawit sebagaimana sebelumnya pernah ada.

"Dengan satgas ini saya kira nanti kita bisa melakukan kesepakatan, rekonsiliasi data, mana data yang paling valid, denda yang paling maksimum untuk pemasukan negara, dan segala sesuatunya bisa dibicarakan di satgas itu," jelasnya.

Ia mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh sore ini adalah berkoordinasi soal rencana itu.

Baca juga: Kejagung bertemu Menhut koordinasikan penegakan hukum kehutanan

Baca juga: Menhut: Produk perhutanan sosial pasok program makan bergizi gratis

"Mungkin minggu depan saya akan datang kembali ke sini untuk melihat data mutakhir dan dari situ saya kira dari data itu nanti kita akan bekerja untuk menertibkan," katanya lagi.

Diketahui, pagi ini Menhut juga melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak pelaku perusakan hutan Indonesia.

"Jadi tadi saya berkoordinasi dengan beliau, isyaallah akan ada kerja sama yang baik untuk melakukan proses hukum ini, demi tegaknya hukum negara tidak boleh kalah oleh para pelaku ilegal yang merusak hutan kita selama ini," tegasnya.

Baca juga: Menhut kunjungi wilayah terpadu perhutanan sosial di Lumajang

Baca juga: Menhut siap gunakan mobil Maung sesuai perintah Presiden Prabowo