Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat berisi imbauan kepada kader partai, relawan, simpatisan, dan masyarakat untuk mengawal proses rekapitulasi perhitungan suara hasil pilpres 2014 serta menjaga ketertiban hukum.

"Terus kawal proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang dari PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi hingga KPU. Libatkan seluruh anggota, kader Partai, simpatisan, dan para relawan untuk mengawal suara rakyat tersebut," kata Megawati dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Putri Proklamator RI itu juga menekankan perlunya semua pihak tetap menjaga disiplin, ketenangan dan kewaspadaan, serta membantu aparat keamanan dalam menjaga suasana aman dan damai.

"Bersikap tenang dan jaga ketertiban hukum," tegas Megawati.

Ia menekankan bahwa sejarah mencatat, dalam suasana genting sekalipun, PDI Perjuangan selalu mengedepankan ketaatan pada hukum.

"PDI Perjuangan tidak pernah mentolerir segala bentuk intimidasi, dan kekerasan. Marilah kita tingkatkan kewaspadaan Nasional, termasuk terhadap kemungkinan adanya oknum atau orang yang memakai seragam kampanye kotak-kotak atau seragam partai untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," kata Megawati.

Menurut dia, hal itu mungkin saja terjadi sebagai upaya membangun persepsi bahwa gangguan atas rasa aman tersebut seolah-olah berasal dari partainya.

"Bila hal tersebut terjadi, segera laporkan ke aparat keamanan dan selalu mengedepankan jalur hukum," tuturnya.

Mantan presiden RI itu mengatakan Pemilu Presiden Tahun 2014 adalah wujud nyata kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin nasional Indonesia, dengan aman dan damai.

Guna menjaga suasana tetap kondusif yang memungkinkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dilakukan dengan benar, jujur, adil, dan berdasarkan dokumen otentik C1, serta bebas dari segala bentuk kecurangan dan manipulasi, dirinya merasa perlu menekankan beberapa hal itu.

Pemilu Presiden, 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

(S037/N002)