Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Barat mengoptimalkan posko pemilihan kepala daerah (pilkada) yang ditempatkan di kantor Wali Kota untuk menampung setiap terjadinya pelanggaran maupun adanya temuan-temuan.


"Jadi kan sampai sekarang posko bersama pilkada ada di kantor Wali Kota, jadi kalau ada pelanggaran atau temuan-temuan di wilayah, bisa dilaporkan, dikoordinasikan di posko itu," kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Jakbar buka posko pilkada untuk konsolidasi pihak terkait
Uus melanjutkan posko tersebut diisi mulai dari petugas KPU, Bawaslu, perwakilan partai, tim sukses masing-masing pasangan calon, Kesbangpol, dan sejumlah unsur lainnya.

"Jadi kalau temuan atau pelanggaran bisa dikoordinasikan di situ," ungkap Uus.

Baca juga: KPU Jakbar sediakan posko periksa status pemilih di CFD Bundaran HI
Lebih lanjut, Uus juga meminta agar posko pilkada di kelurahan dan kecamatan juga ikut dioptimalkan.

"Terkait pelaksanaan kegiatan para lurah dan camat, baik kegiatan rutinitas maupun pilkada, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya minta untuk memonitor desk pilkada atau posko bersama," ucap Uus.

Baca juga: Bawaslu lakukan pengawasan melekat di posko pemuktakhiran DPS
"Jangan sampai kosong atau tidak ada yang menunggu, sehingga bila ada permasalahan tidak akan terdeteksi," imbuh dia.

Hingga kini, kata Uus, belum ada laporan masuk terkait pelanggaran atau temuan Pilkada 2024 di wilayah Jakbar.

"Sejauh ini masih landai ya, belum ada laporan. Tapi intinya kalau ada masalah di lapangan, dikoordinasikan di posko bersama," ucap Uus.