Jakarta (ANTARA) - Langkah awal yang menentukan untuk membangun fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 akan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025--2029.

Periode ini merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025--2045. Tahap ini akan menjadi era penguatan fondasi transformasi menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan dalam 20 tahun mendatang.

Berdasarkan lini masa, RPJMN 2025--2029 akan disahkan menjadi peraturan presiden (perpres) pada bulan Januari tahun 2025.

Hingga saat ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyelesaikan Rancangan Teknokratik RPJMN yang berfokus melakukan perincian substansi dari RPJPN 2025-2045.

Perancangan agenda 5 tahunan ke depan diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat sepanjang Juni 2023-Januari 2024 guna menghasilkan Rancangan Teknokratik RPJMN.

Selanjutnya, Rancangan Teknokratik RPJMN yang telah disusun kini tengah diintegrasikan dengan visi, misi (Astacita), dan program Presiden-Wakil Presiden 2024--2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, selama Maret--Desember 2024.

Penguatan fondasi transformasi akan dilakukan dalam tahap pertama RPJPN 2025--2045 atau periode RPJMN 2025-2029. Hal ini mencakup transformasi sosial yang ditekankan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kedua, transformasi ekonomi yang berkaitan dengan hilirisasi sumber daya alam, lalu penguatan riset inovasi, serta produktivitas tenaga kerja.

Ketiga, transformasi tata kelola yang berupaya menguatkan antara lain kelembagaan, peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), dan pemberdayaan masyarakat sipil.

Adapun dua poin penting lainnya terkait supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi, hingga ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan sekaligus modal dasar pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi yang menjadi kerangka ekonomi makro 2025--2029 dalam Rancangan Teknokratik RPJMN mencakup beberapa target. Mulai dari industri pengolahan 5,8--7 persen, pertanian 3,5--4 persen, listrik 5,6--6,1 persen, konstruksi 6,4--6,7 persen, transportasi 7,4--8,6 persen, perdagangan 5,2--5,6 persen, informasi dan komunikasi (infokom) 7,8--8,5 persen, dan pertambangan 3,9--4,1 persen.

Adapun pertumbuhan ekonomi pada sisi pengeluaran terdiri dari konsumsi Rumah Tangga (RT) Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 5,4--5,6 persen, konsumsi pemerintah 5--5,7 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi 6,4--6,7 persen, ekspor barang dan jasa 7,2--7,9 persen, serta impor barang dan jasa 7,4--8,3 persen.

Seluruh ambisi tersebut ditujukan untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi 5,6--6,1 persen secara rata-rata.

Target lainnya ialah Gross National Income/GNI per kapita 5.500 dolar Amerika Serikat (AS) sebagai baseline pada tahun 2025 menjadi 7.400-7.670 dolar AS, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) maritim 8,1 persen menjadi 9,1 persen, kontribusi PDB manufaktur 20,9 persen menjadi 21,9--23 persen, tingkat kemiskinan 6-7 persen menjadi 4,5--5 persen, indeks rasio gini 0,379--0,382 menjadi 0,372-0,375, lalu kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia (PDRB KTI) 21,5 persen per data tahun 2022 menjadi 23,3 persen pada 2029.

Kemudian, peringkat Global Power Index ditargetkan meningkat, dari 34 sebagaimana baseline tahun 2023 menjadi 29 pada tahun 2029, Indeks Modal Manusia 0,54 sesuai data tahun 2022 menjadi 0,61, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, dari 38,6 persen pada 2025 menjadi 62,37 persen.

Sasaran-sasaran tersebut menjadi tanggung jawab Bappenas yang menjadi pengambil keputusan, koordinator, dan think-tank perencanaan pembangunan Indonesia, serta mampu “merekayasa” lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat memengaruhi masyarakat untuk mengubah pola perilaku dan mutu kehidupan mereka.

Peran baru arsitek pembangunan nasional

“Setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya.” Pernyataan tersebut, yang konon diucapkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dikutip oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2019-2024 Suharso Monoarfa dalam prosesi serah terima jabatan (sertijab).

Jabatannya sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas diserahkan kepada Rachmat Pambudy, seorang Guru Besar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang akan memimpin selama periode 2024--2029.

Akademikus ini bukan sosok baru bagi Presiden RI Prabowo Subianto. Pada tahun 2009, Partai Gerindra sempat mengajukan namanya untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, tetapi akhirnya Gerindra memutuskan tak bergabung dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia turut aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menjadi Sekretaris Jenderal hingga Wakil Ketua Umum, mendampingi Prabowo Subianto yang saat itu Ketua Umum HKTI periode 2010--2015. Rachmat juga menjadi salah seorang akademikus yang turut meramu Astacita (delapan misi Prabowo-Gibran Rakabuming Raka) di bawah pimpinan Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah.

Keahliannya dalam bidang pertanian, penyuluhan pembangunan, hingga agribisnis, menjadi alasan yang cukup rasional mengapa pada akhirnya Presiden menunjuk dirinya sebagai Kepala Bappenas.

Apalagi, Kepala Negara sendiri menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan sebagai salah satu program prioritas selama kurun waktu 4--5 tahun ke depan. Artinya, program prioritas tersebut selaras dengan kompetensi khusus yang dimiliki Rachmat Pambudy sebagai seorang akademikus yang kini menjadi pimpinan perencanaan pembangunan nasional.

Dalam Astacita, Pemerintah ingin menyempurnakan antara lain program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, cetak baru lahan pertanian minimal 4 juta hektare, lalu menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani. Kemudian juga meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian.

Pastinya, berbagai tujuan tersebut membutuhkan perencanaan matang dari Bappenas.

Dengan kepemimpinan dari seorang Guru Besar dari kampus yang memang terkenal sebagai perguruan tinggi pertanian, pernah menjadi pejabat struktural di Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Bungaran Saragih, Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) selama periode 2003-2007, hingga Dewan Pakar di Komite Pemantau dan Pengawasan Pertanian Indonesia (KP3I), perencanaan pembangunan untuk mencapai swasembada pangan cukup mungkin direalisasikan.

Di samping mempersiapkan langkah-langkah mencapai swasembada pangan, dia juga akan mengawal dan memfinalisasi rancangan RPJMN 2025-2029 yang menampung pelbagai program prioritas lainnya. Finalisasi rencana lima tahunan ini dibarengi pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dengan Perpres melalui penyesuaian RKP berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Oktober--Desember 2024.

“Beban” Rachat Pambudy akan dibagi dengan Febrian Alphyanto Ruddyard selaku Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas yang berpengalaman sebagai diplomat dan terlibat dalam urusan-urusan berskala internasional. Hal ini mengingat Bappenas juga berfungsi untuk menyelesaikan pelbagai masalah dunia dan menyepakati isu global, serta menjadi focal point untuk koordinasi penanganan isu internasional tersebut.

“Di sini adalah tempatnya para pemikir. Di sini adalah tempatnya intellectual power dari Indonesia. Jadi, kalau ada persoalan di budgeting power yang katanya kita dikurangi, tetapi dengan kemampuan intellectual power yang ada di sini, budgeting power itu hanya urusan waktu saja,” ucap Rachmat saat dalam prosesi sertijab sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Editor: Achmad Zaenal M