Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan memberi arahan kepada seluruh kepala daerah dalam rapat koordinasi yang digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada 7 November 2024.

"Rakor yang ada di Sentul tanggal 7 (November) itu adalah sebetulnya menyampaikan visi misi pemerintah, terutama Bapak Presiden tentang apa yang harus dikerjakan, karena kami selama di Magelang sudah cukup memahami ke mana visi misi Pak Presiden yang mendapat mandat dari rakyat," kata Tito saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Tito mengaku mendapat banyak permintaan dari kepala daerah yang ingin mendengar langsung visi, misi serta program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu program yang akan dijelaskan Presiden Prabowo adalah pelaksanaan makan bergizi gratis.

"Tanggal 7 (November) nanti itu ada rapat koordinasi semacam briefing dari presiden tentang apa yang dikerjakan tentang pembangunan. Sebetulnya tidak jauh-jauh dari masalah makan bergizi, swasembada pangan dan energi. (Pembahasannya) akan berkisar sekitar itu," ujarnya.

Baca juga: Mendagri pastikan data penduduk potensial pemilih sudah terenkripsi

Selain itu, Tito mengatakan acara itu juga akan melibatkan tujuh menteri koordinator (menko) sebagai pembicara.

"Ada tujuh menko yang menerjemahkan apa saja yang mau dilakukan. Setelah itu, ada sesi spesifik oleh para menteri yang diberi tugas program unggulan. Misalnya, ESDM masalah energi, pertanian, pangan, dan lain-lain," jelas Tito.

Kemudian, persiapan pilkada juga akan menjadi salah satu topik yang akan dibahas.

Ia menambahkan Kemendagri juga akan mengundang KPU, TNI, Polri, Kejaksaan Agung hingga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Mendagri menegaskan acara itu digelar secara terbuka untuk seluruh media. "Jadi, mohon jangan khawatir bahwa ini ada arahan khusus atau apa, ini tidak, karena terbuka kepada media, media akan meliput. Kami Kemendagri sebagai tuan rumah penyelenggara, kami undang seluruh media, semua akan tahu," ujarnya.

Baca juga: Mendagri pertimbangkan revisi wacana paket UU politik via omnibus law
Baca juga: Mendagri: Inflasi berbanding lurus dengan situasi politik dan keamanan