UNDP: Indonesia alami kemajuan pesat dalam pelaksanaan pemilu
10 Juli 2014 06:50 WIB
Warga antre untuk pencoblosan pemilihan presiden (pilpres) di TPS 05, Kelurahan Mintaragen, Tegal, Jateng, Rabu (9/7). TPS yang berada di SMPN 10 Tegal tersebut untuk memudahkan dan menghemat anggaran warga untuk mencoblos. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/mes/14)
Jakarta (ANTARA News) - Country Director UNDP Indonesia Beate Trankmann pada Rabu mengatakan bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 merupakan cerminan bangsa Indonesia yang sedang menuju proses pendewasaan demokrasi.
Menurut Trankmann, Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dalam hal pelaksanaan pemilihan umum.
Pada pemilu 1999, UNDP, Badan PBB yang mengurusi program pembangunan, membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyediakan platform utama untuk proses administrasi pemilu serta mengatur aliran dana internasional untuk pembangunan infrastruktur pemilu di Indonesia.
"Sekarang anda bandingkan 15 tahun kemudian, peran dan dukungan komunitas internasional yang Indonesia butuhkan adalah minim, bahkan tidak ada. Negara ini melakukan semuanya sendiri, dan saya kira itu adalah tanda-tanda yang bagus," kata Trankmann. Sistem pemilihan umum telah mengakar dengan baik di Indonesia.
Dalam kunjungannya ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti di pemukiman elit di sekitar Taman Suropati, rumah susun di Kelurahan Bendungan Hilir, dan perkampungan di Kelurahan Kebon Kacang, Trankmann mengatakan secara umum pelaksaaan Pemilu sudah berjalan dengan baik, walaupun belum tentu merepresentasikan pelaksanaan Pilpres secara keseluruhan.
"Saya melihat banyak masyarakat berminat dan peduli terhadap negaranya dan siapa yang akan memimpin negara mereka. Itu adalah hal yang sangat membanggakan," kata wanita berkebangsaan Jerman itu.
"Pelaksaannya pun sangat transparan, di sini kami melihat banyak orang ikut menonton (perhitungan suara), saya sangat terkesan," kata Trankmann.
Dia pun menghubungi koleganya untuk bertanya apakah di Jerman dilakukan proses seperti demikian di mana masyarakat bisa secara langsung menyaksikan perhitungan suara.
"Itu memicu rasa ingin tahu saya. Saya tidak pernah melihat hal demikian di Jerman," kata dia.
Ketika ditanya tentang perlunya penggunaan teknologi modern untuk melaksanakan pemungutan suara secara digital atau elektronik, Trankmann menjawab, "poin yang penting adalah bukan soal teknologi yang digunakan apakah digital atau manual, tapi apakah prosesnya bisa dipercaya."
"Saya orang Jerman dan saya menggunakan hak suara saya pada Pemilu Parlementer... Kami menggunakan surat suara biasa, dari kertas," kata Trankmann. "Bahkan di negara-negara Eropa seperti Jerman, kami tidak perlu menggunakan pemungutan suara secara digital."
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2014 sebanyak 190.307.134 orang.
Jumlah tersebut bertambah sebanyak 2.454.142 orang dibandingkan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, yaitu sebanyak 187.852.992 orang.
Pilpres 9 Juli diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dengan nomor urut satu dan Joko Widodo - Jusuf Kalla dengan nomor urut dua.
Menurut Trankmann, Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dalam hal pelaksanaan pemilihan umum.
Pada pemilu 1999, UNDP, Badan PBB yang mengurusi program pembangunan, membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyediakan platform utama untuk proses administrasi pemilu serta mengatur aliran dana internasional untuk pembangunan infrastruktur pemilu di Indonesia.
"Sekarang anda bandingkan 15 tahun kemudian, peran dan dukungan komunitas internasional yang Indonesia butuhkan adalah minim, bahkan tidak ada. Negara ini melakukan semuanya sendiri, dan saya kira itu adalah tanda-tanda yang bagus," kata Trankmann. Sistem pemilihan umum telah mengakar dengan baik di Indonesia.
Dalam kunjungannya ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti di pemukiman elit di sekitar Taman Suropati, rumah susun di Kelurahan Bendungan Hilir, dan perkampungan di Kelurahan Kebon Kacang, Trankmann mengatakan secara umum pelaksaaan Pemilu sudah berjalan dengan baik, walaupun belum tentu merepresentasikan pelaksanaan Pilpres secara keseluruhan.
"Saya melihat banyak masyarakat berminat dan peduli terhadap negaranya dan siapa yang akan memimpin negara mereka. Itu adalah hal yang sangat membanggakan," kata wanita berkebangsaan Jerman itu.
"Pelaksaannya pun sangat transparan, di sini kami melihat banyak orang ikut menonton (perhitungan suara), saya sangat terkesan," kata Trankmann.
Dia pun menghubungi koleganya untuk bertanya apakah di Jerman dilakukan proses seperti demikian di mana masyarakat bisa secara langsung menyaksikan perhitungan suara.
"Itu memicu rasa ingin tahu saya. Saya tidak pernah melihat hal demikian di Jerman," kata dia.
Ketika ditanya tentang perlunya penggunaan teknologi modern untuk melaksanakan pemungutan suara secara digital atau elektronik, Trankmann menjawab, "poin yang penting adalah bukan soal teknologi yang digunakan apakah digital atau manual, tapi apakah prosesnya bisa dipercaya."
"Saya orang Jerman dan saya menggunakan hak suara saya pada Pemilu Parlementer... Kami menggunakan surat suara biasa, dari kertas," kata Trankmann. "Bahkan di negara-negara Eropa seperti Jerman, kami tidak perlu menggunakan pemungutan suara secara digital."
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2014 sebanyak 190.307.134 orang.
Jumlah tersebut bertambah sebanyak 2.454.142 orang dibandingkan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, yaitu sebanyak 187.852.992 orang.
Pilpres 9 Juli diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dengan nomor urut satu dan Joko Widodo - Jusuf Kalla dengan nomor urut dua.
Pewarta: Aditya E.S. Wicaksono
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
Tags: