Istanbul (ANTARA) - Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mendesak Bangladesh pada Rabu (30/10) untuk “tidak mengulangi pola masa lalu".

Turk menekankan pula bahwa penegakan keadilan atas kekerasan brutal terhadap para demonstran selama aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu menjadi “prioritas.”

“Penting agar kasus pidana tidak diajukan terhadap individu semata-mata berdasarkan afiliasi politik mereka sebelumnya, termasuk anggota atau pendukung Liga Awami,” ujarnya saat menyelesaikan kunjungan resmi ke negara tersebut.

Kunjungan ke Bangladesh itu dilaksanakan lebih dari dua bulan setelah mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri ke India pada 5 Agustus, menyusul demonstrasi massal yang mengakhiri 15 tahun masa kekuasaannya.

Protes yang dipimpin mahasiswa, yang menuntut reformasi politik dan akuntabilitas, menyebabkan setidaknya 736 orang tewas dan lebih dari 22.000 orang terluka, banyak di antaranya terkena peluru, dalam bentrokan keras dengan polisi, aparat penegak hukum lainnya, serta pendukung partai berkuasa Liga Awami.

Setelah kepergian Hasina ke India, sebuah pemerintahan transisi yang dipimpin oleh penerima Nobel Muhammad Yunus dibentuk. Pemilu baru diharapkan akan digelar dalam waktu 18 bulan.

Pada 17 Oktober, pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Hasina dan 46 pejabat tinggi pemerintahannya atas tuduhan pembunuhan massal dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama aksi protes berlangsung.

“Cukup sudah dengan pembungkaman suara-suara perbedaan pendapat. Cukup sudah dengan ketidaksetaraan akut, diskriminasi, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang mencengkeram negara ini,” ujar Turk, menurut pernyataan dari kantornya.

“Kali ini, harus ada keadilan. Kali ini, reformasi harus berkelanjutan dan tahan lama, sehingga praktik-praktik penyalahgunaan dari dekade-dekade terakhir tidak terulang,” tambahnya.

Sembari menyoroti pentingnya keadilan atas kekerasan brutal terhadap para demonstran dan lainnya, termasuk anak-anak, yang menyebabkan kematian selama aksi unjuk rasa Juli dan Agustus, ia mengatakan: “Setelah masa represi, gejolak, dan kekerasan, harus ada proses kebenaran dan pemulihan nasional untuk bergerak maju.”

Namun, ia juga mengingatkan kepada pemerintahan transisi.

“Keadilan pidana sangat penting, tetapi penting untuk memastikan bahwa tuduhan tidak diajukan dengan tergesa-gesa, dan bahwa proses hukum dan standar pengadilan yang adil diterapkan sepanjang proses, termasuk di Pengadilan Kejahatan Internasional,” tambahnya.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Pengadilan Bangladesh keluarkan perintah penangkapan Sheikh Hasina
Baca juga: Bangladesh tarik pulang 5 duta besar, termasuk Komisaris Tinggi India