Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya akan menggandeng multipihak guna menekan angka kasus kekerasan pada guru.

Menurut Mu'ti, kasus kekerasan seperti yang dialami oleh Supriyani, guru asal Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, juga ditemui di wilayah lain sehingga penyelesaian kasus tersebut haruslah dimulai dari hulu dengan menggandeng multipihak.

“Kasus seperti Supriyani itu bukan hanya beliau saja. Kasus seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu. Kalau diselesaikan secara kasuistik terus, itu kan mesti akan terus menerus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama,” kata Mu'ti di Jakarta Pusat pada Rabu.

Mu'ti usai pertemuan dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf di Kantor PBNU Pusat, menyebutkan salah satu pihak yang akan digandeng ialah lembaga Polri yang diharapkan kerja sama di antara keduanya tidak hanya seputar penyelesaian persoalan kekerasan di kalangan pelajar, namun juga pembinaan karakter peserta didik.

Baca juga: Mendikdasmen akan tambah guru BK perkuat pendidikan karakter siswa

Baca juga: Mendikdasmen telusuri info viral siswa SD dipulangkan karena tunggakan
“Kami sudah komunikasi non-formal dengan Pak Kapolri terkait dengan persoalan ini dan Insya Allah dalam pekan-pekan ini, kalau waktunya cocok kami akan bertemu dengan Pak Kapolri membicarakan persoalan-persoalan tersebut,” ucapnya.

Selain menggandeng Polri, ia pun mengatakan tidak menutup kemungkinan akan menekan angka kasus kekerasan pada guru melalui pendekatan pendidikan berbasis komunitas, termasuk dengan menggandeng NU.

Pasalnya, ia menyebutkan NU telah mengembangkan program Gerakan Keluarga Maslahat PBNU yang salah satu segmennya ialah terkait pendidikan di lingkungan komunitas.

“Tadi juga Gus Yahya menyampaikan bahwa penguatan pendidikan karakter dan penanganan masalah serupa juga bisa dilakukan dengan pendidikan berbasis komunitas. Jadi Kalau di sekolah diajari baik-baik, ya, di masyarakatnya harus mendukung juga,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gus Yahya menerangkan program Gerakan Keluarga Maslahat PBNU tersebut memungkinkan masalah serupa diantisipasi dengan pendekatan dari dalam komunitas, berupa pemberian pendampingan, penguatan serta pelatihan agar meningkatkan keterlibatan anggota untuk pengembangan pendidikan anak yang lebih produktif.*

Baca juga: Kudus MoU dengan Kemendikdasmen terkait integrasi data pendidikan

Baca juga: Komisi X DPR sebut terbuka soal rencana UN diadakan kembali