“Sejak awal, kami yakin bahwa Indonesia adalah kandidat yang sangat baik untuk menjadi anggota BRICS,” kata Dubes Tolchenov, ketika ditemui di Universitas Indonesia di Depok, Rabu.
KTT BRICS Plus 2024 di Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober, tuturnya, memperkenalkan salah satu prosedur bagi negara-negara yang ingin bergabung dengan BRICS, yakni harus mengajukan status negara mitra, dan Indonesia telah melakukannya.
“Jadi, sekarang kita harus menunggu apa keputusan BRICS. Karena, Anda tahu, BRICS bukan Rusia. BRICS kini adalah kelompok 10 negara,” ucapnya.
Keanggotaan penuh BRICS bertambah setelah Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab bergabung. Arab Saudi, sementara itu, pada 1 Januari 2024 diundang untuk menjadi anggota kelompok tersebut.
Tolchenov mengatakan setiap keputusan penerimaan negara lain untuk bergabung dengan blok tersebut harus berdasarkan konsensus dari 10 negara anggota yang ada.
“Saya berharap jawabannya akan positif dan kita akan lihat bagaimana dan kapan Indonesia bisa menjadi mitra dan kemudian menjadi anggota BRICS," ujarnya.
"Tetapi walaupun Indonesia pada tahap pertama hanya menjadi negara mitra, pemimpin Indonesia, menteri Indonesia tetap dapat berpartisipasi dalam semua kegiatan BRICS,” katanya, menambahkan.
Pada KTT BRICS Plus 2024, Menteri Luar Negeri Sugiono resmi menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS sebagai pengejawantahan politik luar negeri nasional yang berdasar nilai bebas aktif.
“(Bergabungnya Indonesia ke BRICS) bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” kata Sugiono, menurut pernyataan Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Jumat (25/10).
Menlu mengatakan keinginan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memandang BRICS sebagai wahana yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama negara-negara Selatan Global (Global South).
Baca juga: RI nyatakan keinginan gabung ke BRICS, wujudkan diplomasi bebas aktif
Baca juga: Menakar potensi dan konsekuensi ekonomi dari keanggotaan RI di BRICS