Jabar persiapkan diri hadapi ancaman hidrometeorologi akhir tahun
30 Oktober 2024 17:59 WIB
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin memberikan arahan dalam apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi dan mendukung Pilkada Serentak 2024, di Gedung Sate Bandung, Rabu (30/10/2024). ANTARA/HO-Pemprov Jabar
Bandung (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar mempersiapkan diri menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di akhir tahun 2024, termasuk gangguan alam saat Pilkada 2024.
Hal tersebut diperlihatkan dengan apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi dan mendukung Pilkada Serentak 2024, di Gedung Sate Bandung, Rabu, yang diisi dengan simulasi penanganan bencana mengingat wilayah Jabar akan memasuki musim hujan mulai November 2024 sampai April 2025.
"Karena Jabar ini kan rawan bencana jadi harus siap siaga bukan hanya Pemerintah Provinsi saja tapi di 27 kabupaten kota juga, termasuk masyarakat harus terus diingatkan," kata Bey di Gedung Sate Bandung, Rabu.
Adanya potensi bencana hidrometereologi itu, kata Bey, karena berdasarkan data yang dikeluarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), terdapat 473 kecamatan di 27 kabupaten dan kota di Jabar yang memiliki potensi gerakan tanah menengah dan tinggi.
Bey mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi potensi bencana tersebut, di antaranya menggelar rakor penanganan banjir, longsor, cuaca dan gelombang ekstrem serta abrasi. Kemudian Pemprov Jabar juga telah menetapkan status siaga bencana dan pendirian pos komando penanganan darurat bencana.
Baca juga: BNPB: Perlu integrasi faktor perubahan iklim di kajian risiko bencana
Baca juga: BMKG imbau masyarakat waspada cuaca ekstrem di masa pancaroba
Lebih lanjut, Bey meminta seluruh kabupaten kota yang diprediksi terdampak bencana untuk melakukan pemantauan intensif kondisi masing-masing wilayah yang berpotensi menjadi sumber bencana, kemudian menyampaikan informasi ancaman bencana yang mudah dipahami oleh masyarakat.
Selama status siaga bencana ini Bey memastikan seluruh petugas dalam kondisi siap, yang terdiri dari BPBD, relawan, TNI, Polri dan lainnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jabar juga menyebutkan sudah menyiapkan anggaran untuk penanganan kebencanaan di tahun 2024 sebesar Rp125 miliar bersumber dari pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Untuk tahun 2025 pasti lebih besar lagi," tutur Bey.
Kesiapsiagaan bencana juga dilakukan pada saat pemungutan suara 27 November, mengingat pada momen tersebut 49 persen wilayah Jabar diprediksi sedang mengalami puncak musim hujan.
Bey menuturkan, perlu dilakukan upaya penanganan darurat bencana demi kelancaran berlangsungnya pesta demokrasi.
"TPS-TPS (tempat pemungutan suara) sudah diantisipasi oleh BPBD dan sudah dilakukan simulasi khususnya di daerah yang rawan yaitu di Jabar bagian selatan," kata Bey menambahkan.
Baca juga: BNPB: Sudah disiapkan peringatan dini hadapi bencana hidrometeorologi
Baca juga: BMKG keluarkan peringatan hujan lebat di beberapa wilayah Indonesia
Hal tersebut diperlihatkan dengan apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi dan mendukung Pilkada Serentak 2024, di Gedung Sate Bandung, Rabu, yang diisi dengan simulasi penanganan bencana mengingat wilayah Jabar akan memasuki musim hujan mulai November 2024 sampai April 2025.
"Karena Jabar ini kan rawan bencana jadi harus siap siaga bukan hanya Pemerintah Provinsi saja tapi di 27 kabupaten kota juga, termasuk masyarakat harus terus diingatkan," kata Bey di Gedung Sate Bandung, Rabu.
Adanya potensi bencana hidrometereologi itu, kata Bey, karena berdasarkan data yang dikeluarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), terdapat 473 kecamatan di 27 kabupaten dan kota di Jabar yang memiliki potensi gerakan tanah menengah dan tinggi.
Bey mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi potensi bencana tersebut, di antaranya menggelar rakor penanganan banjir, longsor, cuaca dan gelombang ekstrem serta abrasi. Kemudian Pemprov Jabar juga telah menetapkan status siaga bencana dan pendirian pos komando penanganan darurat bencana.
Baca juga: BNPB: Perlu integrasi faktor perubahan iklim di kajian risiko bencana
Baca juga: BMKG imbau masyarakat waspada cuaca ekstrem di masa pancaroba
Lebih lanjut, Bey meminta seluruh kabupaten kota yang diprediksi terdampak bencana untuk melakukan pemantauan intensif kondisi masing-masing wilayah yang berpotensi menjadi sumber bencana, kemudian menyampaikan informasi ancaman bencana yang mudah dipahami oleh masyarakat.
Selama status siaga bencana ini Bey memastikan seluruh petugas dalam kondisi siap, yang terdiri dari BPBD, relawan, TNI, Polri dan lainnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jabar juga menyebutkan sudah menyiapkan anggaran untuk penanganan kebencanaan di tahun 2024 sebesar Rp125 miliar bersumber dari pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Untuk tahun 2025 pasti lebih besar lagi," tutur Bey.
Kesiapsiagaan bencana juga dilakukan pada saat pemungutan suara 27 November, mengingat pada momen tersebut 49 persen wilayah Jabar diprediksi sedang mengalami puncak musim hujan.
Bey menuturkan, perlu dilakukan upaya penanganan darurat bencana demi kelancaran berlangsungnya pesta demokrasi.
"TPS-TPS (tempat pemungutan suara) sudah diantisipasi oleh BPBD dan sudah dilakukan simulasi khususnya di daerah yang rawan yaitu di Jabar bagian selatan," kata Bey menambahkan.
Baca juga: BNPB: Sudah disiapkan peringatan dini hadapi bencana hidrometeorologi
Baca juga: BMKG keluarkan peringatan hujan lebat di beberapa wilayah Indonesia
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
Tags: