Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren meminta pemerintahan periode 2024-2029 melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadirkan kebijakan yang mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Papua.

"Kita semua tahu, Tanah Papua memiliki sejarah panjang, Papua punya banyak kekayaan alam. Seharusnya, masyarakat Papua berhak bekerja," kata Obet dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, hal tersebut bernilai penting sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui penyerapan tenaga kerja asli Papua. Obet berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua dapat menyerap tenaga kerja dari Papua.

Baca juga: Dewan Adat Biak: Buka lapangan kerja baru anak Orang Asli Papua

"Kami berharap perusahaan besar yang beroperasi di Papua lebih banyak menyerap tenaga kerja dari provinsi itu," kata dia.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, tingkat pengangguran terbuka di Papua pada Februari 2024, sebanyak 5,81 persen. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja, ada sekitar 5-6 orang yang menganggur.

Dalam kesempatan yang sama, Obet mengapresiasi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang menyatakan akan mengupayakan peningkatan kualitas SDM melalui kebijakan triple skilling. Ia berharap kebijakan itu mendorong setiap tenaga kerja mengasah diri dan semakin cepat beradaptasi serta bersaing di dunia kerja.

"Saya harap semua sepemahaman tentang hal ini. Kebijakan (triple skilling) seperti ini bisa merata dirasakan, termasuk di Tanah Papua," ucapnya.

Program triple skilling mencakup skilling, up skilling, dan re-skilling. Program itu berupa pelatihan atau skilling bagi pencari kerja yang belum siap kerja. Berikutnya, up skilling adalah pelatihan untuk pekerja agar mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas di perusahaannya dan re-skilling merupakan pelatihan untuk tenaga kerja yang menghadapi pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja dan ingin memulai jalur karir baru.

Baca juga: Industri sawit serap 2.400 pekerja Orang Asli Papua

Baca juga: Pemkab Sorong susun RTK Makro jawab kebutuhan lapangan kerja
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa fokus utama program prioritasnya setelah dilantik adalah menangani isu pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru.

"Terkait dengan pengangguran, itu akan menjadi concern kami, kemudian bagaimana kita menyiapkan, Pak Presiden kan punya beberapa program strategis. Saya bertugas bagaimana menjadikan ini peluang untuk menciptakan lapangan kerja yang baru buat mereka," ujar dia.