Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China meminta semua pihak untuk menahan diri dan mengupayakan penyelesaian konflik terkait tudingan pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia seperti yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Ukraina.

"Posisi China terkait krisis Ukraina konsisten dan jelas. Izinkan saya tegaskan lagi bahwa China meminta semua pihak untuk meredakan situasi dan mengupayakan penyelesaian politik atas krisis Ukraina," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (29/10).

Sebelumnya Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina (GUR) menyebut unit militer Korea Utara telah dikerahkan ke wilayah barat daya Rusia, Kursk.

Ada sekitar 12.000 tentara dari Korut dikirim ke Rusia, termasuk 500 perwira dan tiga jenderal lengkap dengan amunisi, perlengkapan tidur, pakaian musim dingin, alas kaki dan perlengkapan kebersihan.

"Posisi ini tetap tidak berubah. China akan terus memainkan peran konstruktif untuk mencapai tujuan (penyelesaian konflik) ini," tambah Lin Jian.

Sementara terkat situasi di Semenanjung Korea, Lin Jian mengatakan China selama ini percaya bahwa menjaga Semenanjung Korea tetap damai dan stabil dan mendorong penyelesaian politik atas masalah Semenanjung Korea adalah kepentingan semua pihak.

"China berharap semua pihak akan bekerja secara konstruktif untuk mencapai tujuan ini. Posisi China terhadap krisis Ukraina dan masalah Semenanjung Korea konsisten," ungkap Lin Jian.

Intelijen Korea Selatan mengatakan 3.000 orang Korea Utara telah dikirim ke Rusia dan sekitar 10.000 orang diperkirakan dikerahkan pada bulan Desember 2024.

Amerika Serikat juga telah mengonfirmasi bahwa setidaknya 3.000 orang Korea Utara telah dikirim ke Rusia timur pada Oktober 2024.

Korea Selatan berjanji untuk mengambil tindakan bertahap sebagai respons terhadap tingkat kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyatakan bahwa Seoul bisa mempertimbangkan untuk menyediakan senjata kepada Kyiv, Ukraina dalam kemungkinan pergeseran dari kebijakan yang hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan.

Diketahui selama kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Pyongyang pada 18-19 Juni 2024, Rusia dan Korut menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif yang baru, yang menetapkan bahwa jika salah satu pihak menjadi sasaran serangan bersenjata oleh negara mana pun atau beberapa negara, dan berada dalam keadaan perang, pihak lainnya akan segera memberikan bantuan militer dan bantuan lainnya dengan segala cara yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB dan sesuai dengan undang-undang Rusia dan Korut.

Selain itu, menurut Pasal ke-8, para pihak membuat mekanisme untuk melakukan kegiatan bersama guna memperkuat kemampuan pertahanan mereka demi pencegahan perang serta memastikan perdamaian dan keamanan regional dan internasional.

Diketahui pada Agustus 2024 lalu Ukraina mengintensifkan penembakan di wilayah Kursk, Rusia pada Senin (5/8) malam hingga Selasa (6/8). Serangan artileri tersebut diikuti oleh serbuan infanteri Ukraina yang didukung oleh tank dan kendaraan lapis baja di dekat kota Sudzha. Pihak berwenang Rusia juga menyatakan kekhawatirannya terhadap PLTN Kursk yang terletak di dekat lokasi pertempuran.

China diketahui tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdamaian atas krisis Ukraina di Burgenstock, Swiss pada 15-16 Juni 2024. Lebih dari 90 negara menghadiri perundingan tersebut, namun komunike bersama dari KT itu hanya didukung 80 negara dan empat organisasi.

Pemerintah China tidak menghadiri konferensi perdamaian tersebut karena tidak memenuhi tiga elemen penting yaitu pengakuan dari Rusia dan Ukraina, partisipasi yang setara dari semua pihak dan diskusi yang adil mengenai seluruh rencana perdamaian.

Baca juga: Pentagon: Sejumlah tentara Korut sudah di dekat perbatasan Ukraina
Baca juga: Presiden Ukraina-Korsel bahas pengerahan tentara Korut di Rusia