Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR Muslim Ayub menilai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus didukung dengan anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas penanggulangan terorisme.

"Ini tugas kita ini bagi komisi XIII, mereka (BNPT) harus kita berikan juga anggaran yang maksimal," kata Muslim saat menggelar rapat dengan pendapat dengan BNPT di gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu.

Muslim mengaku kaget ketika melihat anggaran BNPT hanya berkisar Rp 400 miliar, termasuk biaya gaji pegawai yang mencapai Rp50 miliar.

Tidak hanya itu, Muslim juga menyoroti perbandingan anggaran antara BNPT dan badan lain yang juga berada di bidang keamanan negara.

"Kalau dibandingkan dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 sebesar Rp1,5 triliun, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga hampir Rp 1,5 triliun, (Badan Intelijen Negara) BIN sampai 29 triliun. Ini sama sama badan," jelas dia.

Menurut Muslim, anggaran berkisar Rp 400 miliar sangat kurang untuk menunjang tugas BNPT seperti sosialisasi penguatan ideologi pancasila ke seluruh daerah, pembentukan satuan tugas penanggulangan terorisme, menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah untuk menanggulangi terorisme hingga bekerja sama dengan organisasi anti terorisme luar negeri.

"Tugasnya besar, berapa kabupaten, berapa provinsi yang harus mereka lakukan sosialisasi dengan anggaran Rp400 miliar lebih," jelas dia.

Dengan pemberian anggaran yang lebih besar, Muslim yakin BNPT akan mampu melengkapi segala fasilitas dan prasaran untuk menunjang tugas penanggulangan terorisme.

Walau diberi ruang untuk menambah anggaran, Muslim menilai BNPT juga harus transparan dalam menggunakan dana segar tersebut demi terhindar dari praktek korupsi.
Baca juga: Komisi III DPR setujui pagu anggaran tahun 2025 BNN, BNPT, dan PPATK
Baca juga: Komisi III DPR perjuangkan tambahan anggaran BNN dan BNPT tahun 2025
Baca juga: DPR minta BNPT perkuat ideologi pancasila untuk masyarakat
Baca juga: BNPT kedepankan keamanan insani pada RAN PE periode 2025-2029