RI butuh dukungan swasta capai target pertumbuhan ekonomi 8 persen
29 Oktober 2024 22:03 WIB
Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Priyanto Rohmattullah menjabarkan potensi ekonomi hijau dalam konferensi pers bertajuk "CollaborAction for The Earth" yang digelar di Jakarta, Selasa (29/10/2024). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo
Jakarta (ANTARA) - Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Priyanto Rohmattullah mengungkapkan Indonesia membutuhkan dukungan dari sektor swasta dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Target ambisius tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan lima tahun yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam konferensi pers bertajuk "CollaborAction for The Earth" yang digelar di Jakarta pada Selasa, Priyanto mengungkapkan bahwa dukungan dari sektor swasta untuk mencapai target itu sangat dibutuhkan karena kemampuan pemerintah dalam menopang pertumbuhan ekonomi hanya berkisar di angka 7 persen dari Produk Domestik Bruto (GDP).
“Pemerintah tidak memiliki dana yang cukup besar untuk menopang target ini. Sebagian besar dari pertumbuhan 8 persen ini pasti akan disokong oleh sektor swasta,” ungkapnya.
Priyanto juga menyatakan bahwa jika Indonesia ingin maju dan mencapai tingkat pendapatan nasional bruto (GNI) sekitar 30 ribu dolar AS, dibutuhkan leverage atau daya ungkit dari pihak swasta.
Bappenas menilai dalam hal ini ada banyak sektor potensial yang bisa dikolaborasikan pihak swasta dengan pemerintah, salah satunya adalah ekonomi hijau.
Menurutnya, ekonomi hijau akan menjadi model pembangunan yang bisa menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia, meskipun itu juga akan membutuhkan pertumbuhan sektor ekstraktif.
Adapun dicontohkan aktivitas ekonomi hijau yang potensial dapat ditempuh melalui pemanfaatan sampah yang sudah melebihi kapasitas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi sumber energi alternatif ataupun produk daur ulang yang bermanfaat lainnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023, ada sebanyak 38,21 persen dari total 38,2 juta ton sampah yang tidak terkelola.
“Kami terus berupaya menyeimbangkan dengan peningkatan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Ini adalah tugas yang akan kami kerjakan selama lima tahun ke depan,” ujarnya.
Baca juga: KLH target Langkah Membumi Festival ciptakan generasi sadar sampah
Baca juga: BRIN olah sampah plastik jadi bahan bakar untuk alsintan
Target ambisius tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan lima tahun yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam konferensi pers bertajuk "CollaborAction for The Earth" yang digelar di Jakarta pada Selasa, Priyanto mengungkapkan bahwa dukungan dari sektor swasta untuk mencapai target itu sangat dibutuhkan karena kemampuan pemerintah dalam menopang pertumbuhan ekonomi hanya berkisar di angka 7 persen dari Produk Domestik Bruto (GDP).
“Pemerintah tidak memiliki dana yang cukup besar untuk menopang target ini. Sebagian besar dari pertumbuhan 8 persen ini pasti akan disokong oleh sektor swasta,” ungkapnya.
Priyanto juga menyatakan bahwa jika Indonesia ingin maju dan mencapai tingkat pendapatan nasional bruto (GNI) sekitar 30 ribu dolar AS, dibutuhkan leverage atau daya ungkit dari pihak swasta.
Bappenas menilai dalam hal ini ada banyak sektor potensial yang bisa dikolaborasikan pihak swasta dengan pemerintah, salah satunya adalah ekonomi hijau.
Menurutnya, ekonomi hijau akan menjadi model pembangunan yang bisa menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia, meskipun itu juga akan membutuhkan pertumbuhan sektor ekstraktif.
Adapun dicontohkan aktivitas ekonomi hijau yang potensial dapat ditempuh melalui pemanfaatan sampah yang sudah melebihi kapasitas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi sumber energi alternatif ataupun produk daur ulang yang bermanfaat lainnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023, ada sebanyak 38,21 persen dari total 38,2 juta ton sampah yang tidak terkelola.
“Kami terus berupaya menyeimbangkan dengan peningkatan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Ini adalah tugas yang akan kami kerjakan selama lima tahun ke depan,” ujarnya.
Baca juga: KLH target Langkah Membumi Festival ciptakan generasi sadar sampah
Baca juga: BRIN olah sampah plastik jadi bahan bakar untuk alsintan
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Tags: