Dia mengatakan hal itu dikarenakan anggaran untuk program itu baru tersedia pada tahun 2025. Saat ini, menurutnya program tersebut masih dalam tahap persiapan, uji coba, hingga sosialisasi.
"Jadi itu, sebabnya sangat teknis untuk Makan Bergizi Gratis," kata Rahayu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu mengatakan program yang masuk ke dalam visi dan misi Presiden Prabowo Subianto itu nantinya harus diadaptasi oleh kabinet pemerintahan yang baru terbentuk. Menurut dia, program itu pun membutuhkan 48 ribu dapur di seluruh wilayah di Indonesia.
Selain itu, dia mengatakan program itu pun tidak akan langsung menyentuh kepada 82 juta penerima ketika dijalankan. Sehingga, menurutnya anggaran untuk program itu pun harus terus ditingkatkan di tahun-tahun selanjutnya.
Menurut dia, hal tersebut merupakan konfirmasi terhadap misi Prabowo karena program itu dibutuhkan oleh masyarakat. Dia pun berharap siapa pun yang nantinya akan memimpin Jakarta, bakal menjalankan program Makan Bergizi Gratis sebaik mungkin.
"Kalau misalkan, memungkinkan dari anggaran untuk menambahkan makanan atau asupan tambahan untuk anak dan ibu hamil di Jakarta, ya kami sangat sambut baik," kata dia.
Baca juga: Presiden Prabowo bentuk 85 satuan layanan uji coba makan bergizi
Baca juga: Survei Indikator: 77,6 persen dukung program Makan Bergizi Gratis
Baca juga: Ahli gizi sebut variasi menu penting untuk kecukupan gizi keseluruhan