Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang bertujuan untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan oleh instansi pemerintah.

“Saat ini, SAKP yang kami kembangkan itu agar dapat mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran,” ucap Rini dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Rini menegaskan bahwa setiap instansi seharusnya berkontribusi terhadap pencapaian proses pembangunan nasional.

Oleh karena itu, lanjut dia, untuk mendorong reformasi birokrasi yang lebih berdampak, Kementerian PANRB mengubah paradigma dari yang orientasi input menjadi orientasi outcome. Adapun yang dimaksud dengan orientasi input adalah kerangka berpikir yang didasari oleh berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan.

Di sisi lain, orientasi outcome adalah kerangka berpikir yang didasari oleh berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar target dan tujuan dapat tercapai.

“Arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa setiap rupiah yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah tentunya harus berdampak kepada masyarakat,” kata Rini.

Dengan demikian, pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) bertujuan untuk mewujudkan keselarasan kinerja antarkementerian, antarlembaga, hingga pemerintah daerah dalam mencapai pembangunan nasional.

“Sehingga tercipta keterpaduan kinerja antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” kata dia.

Selain pengembangan SAKP, Rini juga memaparkan dua program lainnya yang menjadi prioritas pada 100 hari pertama Kabinet Merah Putih.

Program-program tersebut meliputi penataan organisasi kementerian dan pengisian jabatan dan penataan tenaga kerja non-ASN.

Rini menargetkan pembahasan seluruh struktur organisasi kementerian Kabinet Merah Putih selesai pada November 2024.

Baca juga: Menteri PANRB: Struktur organisasi kementerian selesai November
Baca juga: Kementerian PANRB pastikan layanan investasi berjalan optimal
Baca juga: KemPANRB dorong instansi pusat susun standar kompetensi jabatan