Pengamat: ada skenario jegal Jokowi
5 Juli 2014 00:15 WIB
Jokowi Menghadap Presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/5). Joko Widodo datang menghadap Presiden Yudhoyono untuk meminta izin mencalonkan diri menjadi calon Presiden dan mengajukan permohonan sebagai Gubernur non aktif sampai proses Pemilu Presiden Tahun 2014 selesai. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf) ()
Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Indonesia Public Institute Karyono Wibowo berpendapat dukungan resmi Partai Demokrat kepada calon presiden Prabowo Subianto dapat dianggap sebagai skenario besar untuk menjegal capres Joko Widodo.
"Ada skenario besar yang disiapkan untuk melawan dan menjegal Jokowi menjadi presiden 2014-2019. Hal itu terlihat, salah satunya dari bergabungnya Partai Demokrat mendukung Prabowo," kata Karyono kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Karyono mengatakan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden memang telah menyatakan diri akan bersikap netral. "Tapi, ada sesuatu yang paradoks. Dimana di sisi lain, SBY adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Dukungan yang diberikan Partai Demokrat bukan tanpa alasan," ujarnya.
Beberapa kali, lanjut Direktur Indonesia Public Institute ini, SBY sebagai Presiden di hadapan publik meminta aparat netral. Namun, dukungan Partai Demokrat yang juga dipimpin SBY bakal menggoyahkan netralitas aparat dan pejabat pemerintahan di pusat dan daerah, termasuk juga militer dan jajaran Polri.
Secara khusus, Karyono memandang, dukungan yang diberikan Partai Demokrat juga akan menyebabkan militer tidak bersikap netral. Apalagi, Prabowo adalah satu-satunya kandidat yang berasal dari kalangan militer.
"Ada sentimen korps. Keluarga militer bisa condong ke salah satu kandidat karena hanya Prabowo satu-satunya calon dari militer. Ini sangat berbahaya jika aparat sudah tidak netral. Oleh karena itu, masyarakat harus meminta komitmen netralitas Panglima TNI (Jenderal Moeldoko,red) dan Kapolri (Jenderal Polisi Sutarman,red)," ujar Karyono.
Skenario lainnya yang terlihat, kata Karyono, muncul dari pembentukan opini publik yang disampaikan melalui lembaga survei sejak beberapa pekan terakhir. Beberapa lembaga survei menghasilkan survei yang tidak wajar karena menyatakan ada kenaikan elektabilitas yang fantastis dari Prabowo bahkan mengungguli Jokowi.
"Ini lompatan elektabilitas yang sangat jauh dalam waktu sangat singkat. Sangat tidak mungkin. Sulit dipercaya. Bagaimana mungkin Prabowo dalam waktu singkat elektabilitasnya bisa meningkat drastis, apalagi sampai mengungguli Jokowi. Tidak mungkin bisa dipercaya," ujar Karyono. (S037/A011)
"Ada skenario besar yang disiapkan untuk melawan dan menjegal Jokowi menjadi presiden 2014-2019. Hal itu terlihat, salah satunya dari bergabungnya Partai Demokrat mendukung Prabowo," kata Karyono kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Karyono mengatakan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden memang telah menyatakan diri akan bersikap netral. "Tapi, ada sesuatu yang paradoks. Dimana di sisi lain, SBY adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Dukungan yang diberikan Partai Demokrat bukan tanpa alasan," ujarnya.
Beberapa kali, lanjut Direktur Indonesia Public Institute ini, SBY sebagai Presiden di hadapan publik meminta aparat netral. Namun, dukungan Partai Demokrat yang juga dipimpin SBY bakal menggoyahkan netralitas aparat dan pejabat pemerintahan di pusat dan daerah, termasuk juga militer dan jajaran Polri.
Secara khusus, Karyono memandang, dukungan yang diberikan Partai Demokrat juga akan menyebabkan militer tidak bersikap netral. Apalagi, Prabowo adalah satu-satunya kandidat yang berasal dari kalangan militer.
"Ada sentimen korps. Keluarga militer bisa condong ke salah satu kandidat karena hanya Prabowo satu-satunya calon dari militer. Ini sangat berbahaya jika aparat sudah tidak netral. Oleh karena itu, masyarakat harus meminta komitmen netralitas Panglima TNI (Jenderal Moeldoko,red) dan Kapolri (Jenderal Polisi Sutarman,red)," ujar Karyono.
Skenario lainnya yang terlihat, kata Karyono, muncul dari pembentukan opini publik yang disampaikan melalui lembaga survei sejak beberapa pekan terakhir. Beberapa lembaga survei menghasilkan survei yang tidak wajar karena menyatakan ada kenaikan elektabilitas yang fantastis dari Prabowo bahkan mengungguli Jokowi.
"Ini lompatan elektabilitas yang sangat jauh dalam waktu sangat singkat. Sangat tidak mungkin. Sulit dipercaya. Bagaimana mungkin Prabowo dalam waktu singkat elektabilitasnya bisa meningkat drastis, apalagi sampai mengungguli Jokowi. Tidak mungkin bisa dipercaya," ujar Karyono. (S037/A011)
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
Tags: