Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengajak dunia usaha nasional untuk memperluas akses perdagangan ke Filipina maupun negara anggota ASEAN lainnya melalui Laut China Selatan.

"Kami di Kadin mendorong dunia usaha untuk membuka akses lebih luas, itu cara terbaik agar perdagangan kita lebih besar," kata Anindya Bakrie dalam pernyataannya dikutip di Jakarta, Jumat.

Anindya mengatakan seluruh negara anggota ASEAN agar meningkatkan kerja sama perdagangan melalui Laut Filipina Barat yang merupakan bagian Laut China Selatan.

"Bagaimana ASEAN bisa kerja sama lebih baik, ini penting didiskusikan, karena banyak sekali perdagangan di laut itu, nilainya mencapai 3,4 triliun dolar AS," kata Anindya, di sela forum bertema "Laut Filipina Barat: Dampak terhadap Perdagangan & Investasi ASEAN", di Jakarta, Jumat (25/10).

Anindya mengatakan negara-negara di ASEAN juga harus semakin terintegrasi secara regional, khususnya antara Indonesia dengan Filipina, mengingat setengah penduduk Asia Tenggara ada di dua negara ini.

"Kita tidak hanya bicara penduduk Indonesia 275 juta jiwa, tetapi 750 juta jiwa di ASEAN, maka acara ini sangat baik karena bisa naikkan investasi," kata Anindya.

Selain itu, Anindya menilai bahwa Laut China Selatan dan Laut Filipina Barat merupakan sumber mata pencaharian dari masyarakat, sehingga perlu untuk mengedepankan kedamaian di wilayah tersebut.

"Kita melihat bahwa bukan saja secara ekonomi tapi secara biodiversitas, terutama untuk kehidupan di bawah laut itu juga cukup besar. Sehingga kita melihat bahwa teritorial Laut China Selatan ini benar-benar mesti dilindungi," ujarnya.

CEO dan Founder ASEAN International Advocacy and Consultancy Shanti Shamdasani mengatakan forum tersebut membahas dampak ekonomi Laut Filipina Barat.

Acara tersebut juga membahas praktik terbaik perlindungan Indonesia terhadap Kepulauan Natuna dan pentingnya kode etik dalam menangani masalah tersebut.

“Melindungi Laut Filipina Barat di Laut China Selatan akan memberikan ruang pada pengakuan tatanan berbasis aturan di wilayah maritim yang disengketakan,” kata dia.

Hadir pula dalam acara itu, Presiden Pendiri Kerja Sama Pembangunan Internasional & Keamanan Departemen Antropologi di Universitas Filipina Chester B Cabalza, Gina Jamoralin dari Kedutaan Besar Filipina di Indonesia, dan Ketua Philippine Business Club Indonesia (PBCI) Antonio Capati.

Forum yang digelar PBCI ini dihadiri komunitas ekspatriat Filipina, diplomatik dari perwakilan tetap Filipina untuk ASEAN, Kedutaan Besar Filipina, hingga Philippine Trade & Investment Corp (PTIC) Jakarta.
Baca juga: KESDM soroti peluang ekspor listrik ke ASEAN melalui 'Supergrid'
Baca juga: Ekspor nonmigas Kaltim ke ASEAN senilai 3,87 miliar dolar AS