Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku tidak khawatir realisasi belanja modal hingga awal Juni 2014 masih tercatat rendah dan baru mencapai Rp20,4 triliun atau 11,1 persen dari pagu dalam APBN sebesar Rp184,2 triliun.

"Memang ada perlambatan di belanja modal, tapi kita sedang melakukan pengetatan, kalau tidak defisitnya tinggi," katanya di Jakarta, Rabu.

Chatib mengatakan realisasi belanja modal akan meningkat pada triwulan III dan IV, karena Kementerian Lembaga biasanya baru melakukan pencairan dana untuk pembayaran proyek yang sudah ditenderkan, menjelang akhir tahun.

Selain itu, belanja modal yang masih rendah ini merupakan keuntungan, karena dapat mempermudah upaya pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal dan menahan defisit anggaran tidak melampaui 2,5 persen terhadap PDB.

"Nanti penyerapannya paling tinggi di kuartal tiga dan empat. Dan biasanya nanti defisitnya meningkat tajam di akhir-akhir. Memang fiskalnya lebih ketat, karena by design, karena kalau tidak begitu saya tidak bisa mengamankan anggaran," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir Mei 2014, realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp572 triliun atau 34,3 persen dari target Rp1.667,1 triliun dan belanja negara mencapai Rp605,7 triliun atau 32,9 persen dari pagu Rp1.842,5 triliun.

Dengan demikian defisit anggaran baru tercatat mencapai Rp33,7 triliun atau 19,2 persen dari target dalam APBN sebesar Rp175,4 triliun. Jumlah defisit tersebut sekitar 0,32 persen terhadap PDB, dari target 1,69 persen terhadap PDB.

Dari pendapatan negara, realisasi penerimaan perpajakan telah mencapai Rp442,3 triliun atau 34,5 persen dari target Rp1.280,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp129,2 triliun atau 33,5 persen dari target Rp385,4 triliun.

Sementara dari belanja negara, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp375,8 triliun atau 30,1 persen dari pagu Rp1.249,9 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp229,9 triliun atau 38,8 persen dari pagu Rp592,6 triliun.

Realisasi belanja subsidi energi mencapai Rp131,2 triliun atau 46,5 persen dari pagu Rp333,7 triliun, yang terdiri dari subsidi BBM Rp100,8 triliun atau 47,9 persen dari pagu Rp210,6 triliun dan subsidi listrik Rp30,3 triliun atau 42,5 persen dari pagu Rp71,4 triliun. (*)