Yogyakarta (ANTARA News) - Tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla Daerah Istimewa Yogyakarta mewaspadai manipulasi daftar pemilih dan mobilisasi pemilih pada saat pencoblosan Pemilihan Umum Presiden 9 Juli.

Tim Kampanye Jokowi-JK DIY Eko Suwanto di Yogyakarta, Rabu, tim Jokowi-JK memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin hak konstitusi warga negara agar mampu menyusun daftar pemilih yang benar.

"Pada pencermatan yang kami lakukan, setidaknya ada dua masalah serius menjelang Pilpres 9 Juli 2014, yakni masalah pemutakhiran daftar pemilih yang belum selesai dan petensi kecurangan baik politik uang, intimidasi maupun mobilisasi pemilih dengan iming-iming tertentu atau dengan ancaman," kata Eko.

Pada 13 Juni 2014, kata Eko, KPU DIY menetapkan DPT sejumlah 2.752.275 pemilih yang tersebar di 8.354 TPS, lalu pada 2 Juli 2014 KPU DIY menetapkan Daftar Pemilih Tetap Khusus Pilpres 2014 DIY sejumlah 2.289 yang tersebar di Kulon Progo 138 di 56 TPS, Bantul sebanyakn 449 pemilih tersebar di 139 TPS.

Selain itu, di Gunung Kidul sebanyak 55 pemilih di 30 TPS, Sleman sebanyak 866 di 42 TPS, Kota Yogyakarta sebanyak 781 pemilih di 41 TPS.

"Masih ada lagi daftar pemilih tambahan (DPTb) yang disusun sesuai pendaftara pemilih dalam DPT yang pindah TPS hingga 6 Juli 2014 dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) pada saat Pemilu 9 Juli 2014," katanya.

Menurut dia, daftar pemilih pilpres menjadi tidak pasti. Hal ini yang berbahaya bagi kedaulatan rakyat karena rawan dimanipulasi.

Ia mengatakan masalah tidak berhenti disini, KPU juga tidak bisa menunjukkan berapa surat suara yang dicetak dan didistribusikan, mengingat pada 6 Juli masih ada pendaftara DPTb oleh KPU.

Pada saat yang sama, lanjut dia, surat suara sudah didistribusikan ke PPS, surat undangan juga sudah dikirim ke pemilih.

"Bagaimana bisa terjadi, pendaftaran belum beres, surat suara sudah didistribusikan? KPU harus menjelaskan misteri ini secara terbuka pada publik. Kita harap masyarakat turut mewaspadai dan melawan segala bentuk kecurangan dan politik uang. Khusus yang bisa laporkan politik uang, kami akan berikan bonus Rp2 juta," kata dia.

Ia mengatakan pemilu presiden merupakan momentum penting bagi rakyat untuk secara merdeka menggunakan hak konstitusi dan kedaulatan politiknya.

"Saat memilih presiden, pilihlah yang tidak pernah menyakiti hatinya rakyat dan memiliki komitmen tinggi melaksanakan perintah konstitusi," kata dia.

Pada Pilpres 9 Juli 2014 diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (*)