Jakarta (ANTARA) - Peneliti dari Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN Andrian Ramadhan mengatakan integrasi konsep dimensi manusia dalam perencanaan ruang laut penting dilakukan untuk mitigasi konflik, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat.

Ia mengingatkan,pertumbuhan aktivitas ekonomi biru (blue economy) selalu melahirkan pertumbuhan permintaan terhadap ruang. Dalam hal ini, perlu alokasi dan pengaturan pemanfaatan ruang laut baru. Sedangkan ruang laut baru itu menimbulkan potensi konflik dengan alokasi dan pemanfaatan ruang laut yang lama.

“Di sinilah integrasi konsep dimensi manusia dalam perencanaan ruang laut penting untuk mencegah mitigasi konflik, khususnya berkaitan dengan masyarakat,” kata Andrian dalam webinar di Jakarta, Jumat.

Perencanaan ruang laut (marine spatial planning/MSP) merupakan proses pengalokasian ruang laut untuk mencari titik keseimbangan antara tujuan lingkungan, ekonomi, dan sosial, dengan mensinergikan antarsektor dan memberikan perhatian pada interaksi daratan dan lautan.

Adapun dimensi manusia dalam MSP, jelas Andrian, mengacu pada aspek sosial yang mencakup topik yang luas seperti regulasi dan pengelolaan, dampak penggunaan laut, tenurial dan hak, nilai dan budaya, kesejahteraan manusia, kesetaraan dan keadilan, jaminan sosial, perilaku, dan mata pencaharian berkelanjutan.

Baca juga: Pemerintah siapkan perencanaan ruang laut untuk pengelolaan lestari

Andrian mengatakan dimensi manusia dalam perencanaan ruang laut memiliki tujuan untuk mencapai keberlanjutan sosial (social sustainability) yang terdiri atas aspek representasi, rekognisi, dan distribusi.

Dari aspek representasi, posisi masyarakat harus dipastikan tidak termarginalkan secara politik. Dalam hal ini, masyarakat menjadi subjek bukan hanya sebagai objek.

Ia mengingatkan kebanyakan perencanaan ruang laut hanya dirancang oleh para perencana atau teknokrat dan pengambilan keputusannya juga diambil oleh teknokrat. Sedangkan masyarakat tidak memiliki hak untuk menentukan arah masa depan ruang laut.

“Ini kemudian yang dianggap bahwa akan berbahaya dari sisi sosialnya, bahwa masyarakat tidak dilibatkan di dalam prosesnya,” ujar dia.

Dari aspek rekognisi, sejarah panjang dan nilai-nilai atas ruang laut yang selama ini dihuni masyarakat harus mendapat pengakuan secara kultural. Sementara dari aspek distribusi, masyarakat harus dipastikan merasakan manfaat ekonomi dari agenda pengembangan wilayah pesisir.

“Ada beberapa kasus yang muncul di wilayah pesisir karena mereka (masyarakat setempat) ini tidak diperhatikan bagaimana distribusi manfaatnya, distribusi benefitnya ketika program-program ekonomi itu dijalankan,” ujarnya.

Baca juga: KKP suarakan pentingnya jaga kesehatan laut dalam MSP Forum

Namun, ketika dimensi manusia diterapkan di dalam perencanaan ruang laut, hal ini bukannya tanpa kendala. Andrian menyebutkan setidaknya akan ada tiga dilema yang berpotensi dapat terjadi yaitu dilema intervensi, dilema investasi, dan dilema regulasi.

Ia menjelaskan dilema intervensi terjadi ketika dipicu oleh kebutuhan untuk melindungi habitat kritis versus persetujuan dan pengakuan masyarakat. Dilema investasi dipicu oleh kebutuhan untuk mengarahkan penggunaan ruang versus pertumbuhan ekonomi wilayah.

Sedangkan pada dilema regulasi, dihadapkan pada pengendalian pemanfaatan ruang versus fleksibilitas terhadap perubahan.

Dalam perencanaan ruang laut, biasanya masalah yang dihadapi yaitu durasi atau waktu perencanaan yang dimiliki terbatas sehingga tidak ada waktu untuk membuat konsultasi publik.

Untuk mengatasi kurangnya partisipasi dalam perencanaan, ia mengatakan bahwa partisipasi masyarakat tetap dapat dilibatkan misalnya pada saat tahap implementasi.

“Bisa diatasi misalnya pada saat ruang-ruang itu sudah terbentuk, mereka dikasih kewenangan untuk mengelola ruang yang sifatnya pemanfaatan. ini kita kenal partisipasi di dalam manajemen. Karena ruangnya sudah ada, ruang pemanfaatan itu diberikan hak kepada masyarakat, kemudian ada rencana lagi di dalam pengelolaannya,” kata Andrian.

Baca juga: Alasan perlunya perencanaan tata ruang laut
Baca juga: Perencanaan tata ruang laut dorong kemajuan ekonomi daerah