Jakarta (ANTARA) - Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia Gita Sabharwal menilai bahwa kaum muda merupakan bagian yang sangat penting dalam proses multilateralisme.

Dalam sambutannya saat memperingati Hari PBB ke-79 di Jakarta, Kamis, Sabharwal menilai bahwa kontribusi kaum muda sebagai pemimpin bisnis dan inovator sangat berharga, terutama kemampuan mereka untuk berpikir secara luas.

Salah satu inisiatif yang dipimpin oleh kaum muda, Sabharwal melanjutkan, adalah merancang sistem berbasis masyarakat untuk energi surya untuk listrik di provinsi Papua bermitra dengan sektor swasta.

“Solusi tersebut akan memungkinkan penduduk desa untuk menghasilkan listrik mereka sendiri 24/7 yang lima kali lebih murah daripada investasi,” katanya.

Selain itu, Sabharwal juga mengatakan bahwa multilateralisme adalah sebuah bentuk kemitraan yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta.

Dia mengatakan bahwa semua orang dapat memperoleh manfaat dari keterampilan, keahlian dan wawasan dari semua pihak yang terlibat dalam multilateralisme.

“Keragaman kemitraan inilah yang mendefinisikan PBB karena PBB menggunakan pendekatan dari seluruh pemerintah, seluruh masyarakat, dan seluruh PBB untuk menciptakan solusi pembangunan mutakhir yang didukung oleh ilmu pengetahuan,” kata Sabharwal.

Sabharwal mengatakan bahwa PBB hanya efektif jika ada kemitraan seperti itu dan Indonesia adalah contoh yang baik untuk hal tersebut.

“Penjagaan perdamaian adalah salah satu inisiatif PBB yang memanfaatkan multilateralisme,” ujar Sabharwal, menambahkan bahwa Indonesia memiliiki sejarah panjang dalam berpartisipasi dalam misi penjagaan perdamaian dengan reputasi yang sangat baik.

Sabharwal juga menyebutkan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) yang diadopsi negara-negara anggota PBB bersamaan dengan Global Digital Compact dan Deklarasi tentang Generasi Masa Depan pada 23 September 2024 di New York, AS.

Dia mengatakan bahwa perjanjian tersebut akan “membuka pintu bagi peluang-peluang bari dan kemungkinan-kemungkinan yang belum dimanfaatkan.”

Sabharwal mengatakan bahwa hal mendesak yang perlu dilakukan semua pihak adalah kebutuhan untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengakhiri diskriminasi dalam segala bentuk dan memastikan martabat anak perempuan dan perempuan.

“Kita perlu meningkatkan ambisi Indonesia dan negara-negara Anggota lainnya untuk menjadikan PBB sesuai dengan tujuannya dalam iklim geopolitik yang menantang saat ini melalui konsensus global yang baru,” ujar Sabharwal.

Baca juga: Menlu RI: Multilateralisme gagal selesaikan isu-isu global
Baca juga: PBB: Multilateralisme lebih inklusif perlu untuk merespons tantangan
Baca juga: KTT Masa Depan PBB ditutup dengan komitmen untuk multilateralisme