Jakarta (ANTARA) - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menilai Menteri Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding beserta jajarannya perlu membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Luar Negeri di setiap kabupaten dan kota, untuk menciptakan Pekerja Migran yang berkualitas.

"Pembangunan BLK Luar Negeri tersebut sudah sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi masyarakat daerah dalam memperoleh keterampilan menjadi pekerja migran yang berkualitas, kata Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Juwarih di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa SBMI mencatat setidaknya mulai dari 2019-2023, BLK Luar Negeri sudah tersebar dengan jumlah rata-rata lebih dari 5-8 balai di setiap provinsi, baik yang dijalankan oleh pemerintah daerah maupun lembaga swasta.

Namun masalahnya dari hasil pendampingan SBMI menunjukkan bahwa BLK Luar Negeri itu masih terpusat di Ibu Kota Provinsi. Sementara hampir 90 persen dari 514 kabupaten-kota di Indonesia belum memiliki BLK Luar Negeri.

Menurut dia, bila BLK Luar Negeri ini dapat dibangun di kabupaten/kota dan desa akan sangat banyak manfaat yang dirasakan bagi calon pekerja migran Indonesia.

Salah satu contohnya seperti calon pekerja migran itu tidak perlu keluar ongkos ekstra untuk memperoleh pelatihan, dan mempermudah pemerintah dalam mengawasi perkembangan hingga penyaluran pekerja ke luar negeri nantinya.

Baca juga: BP3MI fasilitasi pelatihan Bahasa Jepang dan Korea bagi calon PMI
Baca juga: Kemnaker RI ajak pemberi kerja Jepang beri pelatihan bahasa untuk PMI

Menurut dia, peminat untuk menjadi pekerja migran dari masyarakat rural yang tinggal di pinggiran kota dan pedesaan jauh lebih besar dibanding mereka yang tinggal di Ibu Kota Provinsi.

"Itulah mengapa mereka mayoritas masih menjadi pekerja kasar seperti anak buah kapal, pabrik, perkebunan di Taiwan dan negara-negara lain belum skillfull. Minimal dapat dilatih hingga paham bahasa dan budaya negara tujuan sebelum diberangkatkan," kata dia.

Juwarih mengakui bahwa tidak mudah untuk merealisasikan pembangunan tersebut tapi dengan melihat semangat kolaborasi untuk perubahan yang digaungkan Kementerian PPMI dengan Kementerian Ketenagakerjaan maka pembangunan BLK Luar Negeri ini dapat dilakukan.

Pihaknya menilai hal ini sejalan dengan misi Presiden Prabowo Subianto- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memberantas pengangguran dan membuka lapangan kerja sebesar-besarnya yang diamanahkan kepada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.

"Bisa dibahas teknisnya dengan Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, ada banyak postur anggaran yang bisa dimanfaatkan. Atau bahkan pembangunan diambil alih langsung oleh pusat secara bertahap. Yang penting BLK Luar Negeri ini dibangun karena sangat dibutuhkan mereka yang ada di daerah," kata Juwarih.

Baca juga: Pemerintah jajaki kerja sama pelatihan bahasa Korea bagi pekerja
Baca juga: BP2MI ajak pekerja migran bekerja profesional di negara penempatan
Baca juga: BP2MI ajak calon PMI rebut peluang kerja di Eropa dan Timur Tengah