Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan masukan untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia di era pemerintahan yang baru melalui gelaran Sarasehan Nasional Pendidikan.

Gelaran ini dilakukan atas inisiatif Pusat Riset Pendidikan BRIN, dengan menghadirkan sebanyak 43 pembicara dari berbagai wilayah di Indonesia.

"Terdapat sebanyak 43 pembicara yang akan menyampaikan pikirannya dalam sarasehan ini. Para pembicara merupakan akademisi atau BRIN sendiri yang berasal dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua," kata Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN Trina Fizzanty dalam gelaran tersebut yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Baca juga: BRIN dorong peningkatan kualitas pendidikan majukan generasi muda

Trina mengatakan berbagai pembahasan yang disampaikan pada kesempatan ini juga menjadi refleksi dan menjadi perhatian para pakar dalam meningkatkan kualitas dan daya saing di dunia pendidikan Indonesia, sebagaimana tema acara ini yaitu “Refleksi 20 Tahun Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Tantangan dan Harapan Dalam Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Bangsa untuk Pemerintahan ke Depan”.

Menurut dia, buah pemikiran yang dipaparkan dalam gelaran ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Sejumlah isu akan dibahas, tentu dengan pemikiran yang konstruktif dalam upaya mewujudkan daya saing dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia," ujarnya.

Baca juga: BRIN: Pendidikan vokasi perlu menangkap peluang "green job"

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN Ahmad Najib Burhani mengatakan dalam 20 tahun terakhir, dunia pendidikan di Indonesia memiliki banyak program dan inovasi.

Ia mengemukakan penerapan berbagai kebijakan seperti perubahan kurikulum, pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), transformasi kelembagaan dari satuan kerja menjadi Badan Layanan Umum (BLU), penghapusan Ujian Nasional (UN), hingga implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang memiliki kelebihan dan kekurangan dengan tantangannya masing-masing.

Oleh karena itu, Najib menyebut hadirnya sejumlah narasumber yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia ini bisa menjadi sumber informasi yang valid akan kelebihan dan kekurangan dari berbagai kebijakan pendidikan yang diimplementasikan di seluruh wilayah di Indonesia.

Baca juga: Peneliti BRIN: Pendidikan seksualitas komprehensif perlu bagi remaja

"Semoga ini bisa menjadi masukan untuk kebijakan pemerintahan kita yang akan datang. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua pembicara yang hadir dari berbagai wilayah dan institusi di Indonesia," tutur Ahmad Najib Burhani.