Jakarta (ANTARA) - Zita Anjani, sosok politisi muda yang kini resmi menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


Putri kedua dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini telah membuktikan diri sebagai politisi dengan rekam jejak yang kuat di kancah politik nasional.

Mengawali kariernya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta untuk periode 2019-2024, Zita berhasil terpilih kembali dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Lahir di Jakarta pada 12 Maret 1990, Zita menempuh pendidikan tinggi di Universitas Pelita Harapan dan melanjutkan studi ke University College London (UCL), Inggris dan meraih gelar Master of Science pada tahun 2014.

Pada 2012, ia menikah dengan Radityo Egi Pratama, yang saat ini mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Selatan, dan dikaruniai dua putri.

Meski terlahir dari keluarga politisi, diakuinya bahwa awalnya ia tidak memiliki minat terjun ke dunia politik.

Dorongan untuk masuk ke politik muncul setelah mendapat dukungan dari ibu-ibu pengajar di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tempat ia banyak terlibat.

Kepedulian Zita terhadap dunia pendidikan sangat kuat, tercermin dari kiprahnya sebagai pendiri dan Ketua Yayasan Sekolah Kids Republic yang berlokasi di Jakarta Timur dan Bekasi, serta Ketua Yayasan Sekolah Menengah Atas Kebangsaan di Lampung.

Dia juga aktif sebagai dewan pembina di Bunda Pintar Indonesia, sebuah organisasi non-profit yang menjadi wadah bagi guru-guru PAUD.

Kini, sebagai Utusan Khusus Bidang Pariwisata, Zita bersama Kementerian Pariwisata yang kini digawangi oleh Widiyanti Putri Wardhana dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dihadapkan pada berbagai tantangan besar dalam membangun dan mengembangkan sektor pariwisata Indonesia.

Tantangan utama yang dihadapinya meliputi infrastruktur di destinasi wisata, koordinasi antar-lembaga, serta daya saing yang tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lainnya.

Selain itu, masalah lingkungan, biaya transportasi yang tinggi, dan kebutuhan akan promosi yang intensif juga menambah kompleksitas tugasnya.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan strategi komprehensif dan sinergi antarsektor dan lintas kementerian/lembaga, serta reformasi birokrasi yang mendukung pariwisata berkelanjutan.

Kehadiran Zita diharapkan dapat mendukung kinerja optimal dari Kementerian Pariwisata dalam menyusun langkah-langkah efektif untuk meningkatkan daya saing dan kinerja sektor itu.