Surabaya (ANTARA News) - Calon Presiden Joko Widodo berjanji memangkas sistem perizinan guna mempercepat birokrasi jika nanti terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang.

"Saat ini yang sering dikeluhkan oleh pengusaha adalah proses perizinan yang cukup lama saat melakukan pengurusan sesuatu," katanya saat silahturahmi pengusaha Jawa Timur dengan dia, Sabtu malam.

Jokowi mencontohkan, untuk proses perizinan surat izin usaha membutuhkan waktu sampai beberapa hari, bahkan bulanan.

"Sebenarnya, kalau proses perizinan tersebut bisa dilakukan dalam hitungan menit kenapa harus menunggu samapi lama. Itu yang harus dipangkas," kata Jokowi.

Ia mengatakan, bentuk pemangkasan birokrasi di antaranya dengan mengurangi tahap perizinan dan pengurangan intensitas tatap muka antara pengurus dengan petugas.

"Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi seperti menggunakan sistem dalam jaringan supaya pertemuan antara pengurus dengan petugas. Karena dengan pertemuan tersebut maka, kemungkinan lamanya tahapan pengurusan izin sangat memungkinkan terjadi," papar Jokowi.

Oleh karena itu, pembangunan manusia sangat diperlukan untuk menghadapi masalah lamanya pengurusan izin ini.

"Yang diperlukan oleh masyarakat saat ini bukanlah teori dan juga wacana, tetapi tindakan riil dan konkrit untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat," katanya.

Ia mengatakan, rakyat Indonesia harus bersaing di pasar bebas seperti AFTA dan juga AEC yang saat ini sudah berada di depan mata.

"Kalau kondisi seperti ini, apakah lamanya proses perizinan tersebut akan tetap dipelihara. Lalu, jadi seperti apa negara ini," katanya.

Jokowi juga menyinggung perbaikan seperti pelabuhan yang disebutnya sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Kemudian pembangunan jalur ganda rel kereta api.

"Karena bagaimanapun juga, sarana transportasi yang murah saat ini masih kereta api dan juga kapal. Dan itu yang harus diperhatikan," kata dia.