Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara era Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Pratikno, ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menggantikan Muhadjir Effendy.

Sinyal bahwa Pratikno akan menduduki posisi Menko PMK sebenarnya sudah santer terdengar. Bahkan telah disinggung oleh Muhadjir Effendy saat peluncuran buku sekaligus perpisahannya beberapa waktu lalu.

Saat itu, Muhadjir diminta Pratikno untuk bernyanyi. Sontak Muhadjir berseloroh bawah Pratikno sudah banyak memerintah meski belum menggantikannya. Ketika dikonfirmasi, Pratikno masih malu-malu untuk mengakuinya.

Karier Profesor Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada ini sudah malang-melintang, baik di bidang akademik maupun pemerintahan. Bahkan ia disebut-sebut sebagai tangan kanan Joko Widodo karena 10 tahun menjabat sebagai Mensesneg.

"Sangat tidak mudah melupakan 10 tahun (Mensesneg). Seperti saya tidak pernah melupakan istri saya. Dan tentu saja, jangankan bekerja sebagai Menko, dipanggil Menko saja masih belum siap perasaan saya ini," kata dia.

Baca juga: Pratikno sebut bakal ada sidang kabinet untuk pembagian tugas Kemenko
Baca juga: Muhadjir usul ke Pratikno masa awal masuk sekolah diubah

Dalam lima tahun ke depan, sejumlah beban berat ada di pundak Pratikno. Bahkan ia dititipkan untuk meneruskan sejumlah program prioritas yang telah berjalan.

Program-program yang dititipkan itu meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK) yang harus terus dikejar. Berdasarkan Data BPS 2023 APK Pendidikan Tinggi Indonesia adalah 31,45 persen, sedangkan target APK Indonesia pada tahun 2035 adalah 45 persen dan tahun 2045 adalah 60 persen.

Kemudian angka kemiskinan di Indonesia saat ini sebesar 9,03 persen. Angka ini telah mengalami penurunan sebesar 0,33 persen dari Maret 2023 sebesar 9,36 persen. Angka kemiskinan 9,03 persen ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Lalu, kemiskinan ekstrem. Saat ini angka kemiskinan ekstrem di Indonesia juga terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83 persen, berhasil turun 0,29 persen poin terhadap Maret 2023 sebesar 1,12 persen.

Pemerintah harus mengejar supaya target penurunan bisa mendekati target yang ditentukan yaitu untuk penurunan angka kemiskinan 7,5 persen dan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024.

Program lainnya yakni prevalensi stunting. Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 9,3 persen dalam 5 tahun terakhir. Dari 30,8 persen pada tahun 2018 (Riskesdas) menjadi 21,5 persen pada tahun 2023 (Survei Kesehatan Indonesia). Kemudian pada tahun 2023 terjadi pelambatan penurunan prevalensi stunting menjadi 21,5 persen dari 21,6 persen tahun 2022.

Baca juga: Muhadjir titipkan sejumlah program prioritas Kemenko PMK ke Pratikno
Baca juga: BKKBN sebut turunkan stunting perlu kerja sama para pihak
Baca juga: PBB laporkan kemiskinan ekstrem di dunia meningkat dalam 20 tahun