Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta dan para wali kota terkait persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
"Sore ini kami melaksanakan pertemuan khususnya dengan Bawaslu dan KPU Provinsi DKI Jakarta," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin.

Dia menegaskan bahwa ​​​​​salah satu tugas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta adalah mendukung suksesnya Pilkada pada 27 November 2024.
Teguh menyebut, meskipun koordinasi ini sering dilakukan, tetapi pertemuan ini merupakan pertama kali dirinya setelah menjabat sebagai Pj Gubernur sekaligus dalam rangka mengetahui kabar terbaru dari persiapan Pilkada Jakarta 2024.

Selain itu, pertemuan ini sebagai salah satu bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dengan KPU, Bawaslu dan jajaran pemerintah kota di Jakarta untuk mewujudkan Pilkada yang aman, damai, bermartabat dan sesuai asas pemilihan umum.

Baca juga: KPU ingatkan warga DKI yang tengah bertugas agar urus pindah pemilih
Teguh menjelaskan, pertemuan tersebut juga membicarakan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaksanaan kampanye dan distribusi logistik. Selain itu keamanan Pilkada Jakarta 2024 dan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran terkait.

"Ini bukti komitmen untuk mendukung Pilkada. Termasuk tadi untuk penyimpanan, distribusi logistik. Misalnya bagaimana distribusi untuk lingkungan kota, Kepulauan Seribu yang tadi juga sudah dibahas," kata Teguh.

Teguh menyebut Pemprov DKI Jakarta sedang mencari waktu, lokasi dan format yang tepat untuk pelaksanaan deklarasi netralitas ASN.

Kepala Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah mengatakan, pihaknya pada rapat persiapan pelaksanaan Pilkada ini menyampaikan perkembangan persiapan Pilkada, seperti kesiapan distribusi logistik.

Baca juga: KPU Jakpus terima 800 ribu lebih surat suara untuk Pilkada 2024
Surat suara sudah sampai di masing-masing KPU kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing. "Kemudian terkait persiapan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 133 ribuan orang yang akan dilantik pada 7 November mendatang," katanya.

Fahmi juga menyampaikan rencana bimbingan teknis sebagai pembekalan KPPS serta apresiasi terhadap dukungan dan fasilitas dari Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya berharap di waktu yang tersisa 35 hari ini dapat mengoptimalkan segala persiapan pilkada.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Munandar Nugraha menjelaskan, pihaknya menyampaikan catatan penting mengenai temuan dan sanksi terkait netralitas ASN.

"Nanti kita akan kolaborasikan kegiatan itu untuk memastikan seluruh ASN di lingkungan DKI Jakarta ini bisa 'clear' netralitasnya," tegas Munandar.