Dia menegaskan bahwa salah satu tugas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta adalah mendukung suksesnya Pilkada pada 27 November 2024.
Baca juga: KPU ingatkan warga DKI yang tengah bertugas agar urus pindah pemilih
"Ini bukti komitmen untuk mendukung Pilkada. Termasuk tadi untuk penyimpanan, distribusi logistik. Misalnya bagaimana distribusi untuk lingkungan kota, Kepulauan Seribu yang tadi juga sudah dibahas," kata Teguh.
Teguh menyebut Pemprov DKI Jakarta sedang mencari waktu, lokasi dan format yang tepat untuk pelaksanaan deklarasi netralitas ASN.
Baca juga: KPU Jakpus terima 800 ribu lebih surat suara untuk Pilkada 2024
Fahmi juga menyampaikan rencana bimbingan teknis sebagai pembekalan KPPS serta apresiasi terhadap dukungan dan fasilitas dari Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya berharap di waktu yang tersisa 35 hari ini dapat mengoptimalkan segala persiapan pilkada.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Munandar Nugraha menjelaskan, pihaknya menyampaikan catatan penting mengenai temuan dan sanksi terkait netralitas ASN.
"Nanti kita akan kolaborasikan kegiatan itu untuk memastikan seluruh ASN di lingkungan DKI Jakarta ini bisa 'clear' netralitasnya," tegas Munandar.