Ossy Dermawan dilantik menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore ini, di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pelantikan itu dilakukan bersama para wakil menteri lainnya yang masuk ke dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Ossy Dermawan merupakan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), dan terlibat di berbagai macam operasi militer, baik di dalam maupun luar negeri.
Pria kelahiran Jakarta, 9 November 1976 itu, pernah mendapatkan penugasan operasi tempur terkait Operasi Pemulihan Keamanan Satgas Kikav 31 di Ambon, dan Operasi Perdamaian PBB Kontingen Garuda XXIII A/Unifil di Lebanon.
Kemudian, penugasan operasi tempur dalam kegiatan internasional, di antaranya bertugas di beberapa negara mulai dari Seoul, China, Prancis, Australia, Singapura, Jepang, Jerman, Amerika Serikat, Timor Leste, Belgia, Swiss, dan Malaysia.
Sebelum bergabung di TNI AD, Ossy memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, di antaranya pernah menempuh pendidikan di Universitas Padjajaran (Unpad) bidang studi akuntansi, dan satu tahun setelahnya memutuskan untuk mengikuti Akademi Militer (Akmil) dan dinyatakan lolos.
Selang beberapa tahun kemudian, dirinya mendapatkan beasiswa S1 di Norwich University Military School of Vermont, Amerika Serikat (AS) yang direkomendasikan oleh Prabowo Subianto saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus.
Di Negeri Paman Sam, Ossy berhasil mendapatkan dua gelar, yaitu business administration dan computer information system.
Selain itu, Ossy mendapatkan penghargaan sebagai lulusan terbaik, sekaligus lulusan asing terbaik pertama di universitas tersebut.
Selanjutnya, Ossy melanjutkan pendidikan untuk meraih gelar Master of Science dalam bidang Strategic Studies di Rajaratnam School of Internasional Studies (RSIS) di Singapura.
Setelah pengalaman 17 tahun berdinas di dunia militer, tak lama kemudian dirinya beralih untuk pengabdian sipil (pensiun dini) hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi politisi Partai Demokrat.
Pada awal kariernya di dunia politik, dia ditunjuk menjadi staf pribadi presiden ke-6 RI yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kemudian, Ossy diamanahkan menjabat sebagai manajer klub voli LavAni, Direktur Eksekutif Museum SBY-Ani, Kepala Bakoestra Partai Demokrat, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat.
Di Kementerian ATR/BPN, Ossy Dermawan akan mendampingi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Ossy akan diamanahkan untuk menyukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan program sertifikat tanah elektronik ke seluruh wilayah di Indonesia.
Selain itu, masih ada lagi program sertifikasi Tanah Ulayat, yaitu tanah-tanah masyarakat adat yang belum memiliki kepastian kepemilikan.
Sebagai purnawirawan TNI AD, kontribusinya dibutuhkan bagi Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah, hasil sinergi empat pilar yaitu Kementerian ATR/BPN, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah (pemda).
Melalui satgas ini, kedisiplinannya akan sangat dibutuhkan untuk 'menggebuk', yaitu memimpin, mencari, menangkap dan memberikan hukuman yang adil bagi para pelaku mafia tanah yang merugikan masyarakat.
Baca juga: Menteri AHY sebut semangat berantas mafia tanah hingga akhir jabatan
Baca juga: Nusron Wahid bersama tantangan sertifikasi dan 'gebuk' mafia tanah
Pelantikan itu dilakukan bersama para wakil menteri lainnya yang masuk ke dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Ossy Dermawan merupakan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), dan terlibat di berbagai macam operasi militer, baik di dalam maupun luar negeri.
Pria kelahiran Jakarta, 9 November 1976 itu, pernah mendapatkan penugasan operasi tempur terkait Operasi Pemulihan Keamanan Satgas Kikav 31 di Ambon, dan Operasi Perdamaian PBB Kontingen Garuda XXIII A/Unifil di Lebanon.
Kemudian, penugasan operasi tempur dalam kegiatan internasional, di antaranya bertugas di beberapa negara mulai dari Seoul, China, Prancis, Australia, Singapura, Jepang, Jerman, Amerika Serikat, Timor Leste, Belgia, Swiss, dan Malaysia.
Sebelum bergabung di TNI AD, Ossy memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, di antaranya pernah menempuh pendidikan di Universitas Padjajaran (Unpad) bidang studi akuntansi, dan satu tahun setelahnya memutuskan untuk mengikuti Akademi Militer (Akmil) dan dinyatakan lolos.
Selang beberapa tahun kemudian, dirinya mendapatkan beasiswa S1 di Norwich University Military School of Vermont, Amerika Serikat (AS) yang direkomendasikan oleh Prabowo Subianto saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus.
Di Negeri Paman Sam, Ossy berhasil mendapatkan dua gelar, yaitu business administration dan computer information system.
Selain itu, Ossy mendapatkan penghargaan sebagai lulusan terbaik, sekaligus lulusan asing terbaik pertama di universitas tersebut.
Selanjutnya, Ossy melanjutkan pendidikan untuk meraih gelar Master of Science dalam bidang Strategic Studies di Rajaratnam School of Internasional Studies (RSIS) di Singapura.
Setelah pengalaman 17 tahun berdinas di dunia militer, tak lama kemudian dirinya beralih untuk pengabdian sipil (pensiun dini) hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi politisi Partai Demokrat.
Pada awal kariernya di dunia politik, dia ditunjuk menjadi staf pribadi presiden ke-6 RI yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kemudian, Ossy diamanahkan menjabat sebagai manajer klub voli LavAni, Direktur Eksekutif Museum SBY-Ani, Kepala Bakoestra Partai Demokrat, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat.
Di Kementerian ATR/BPN, Ossy Dermawan akan mendampingi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Ossy akan diamanahkan untuk menyukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan program sertifikat tanah elektronik ke seluruh wilayah di Indonesia.
Selain itu, masih ada lagi program sertifikasi Tanah Ulayat, yaitu tanah-tanah masyarakat adat yang belum memiliki kepastian kepemilikan.
Sebagai purnawirawan TNI AD, kontribusinya dibutuhkan bagi Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah, hasil sinergi empat pilar yaitu Kementerian ATR/BPN, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah (pemda).
Melalui satgas ini, kedisiplinannya akan sangat dibutuhkan untuk 'menggebuk', yaitu memimpin, mencari, menangkap dan memberikan hukuman yang adil bagi para pelaku mafia tanah yang merugikan masyarakat.
Baca juga: Menteri AHY sebut semangat berantas mafia tanah hingga akhir jabatan
Baca juga: Nusron Wahid bersama tantangan sertifikasi dan 'gebuk' mafia tanah