Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmennya untuk memajukan UMKM lewat peningkatan kolaborasi dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta besar.

Ia menyampaikan bahwa kolaborasi menjadi penting di tengah keterbatasan anggaran kementerian.

Maman pun menekankan bahwa ketergantungan pada APBN tidak akan cukup mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“Alhamdulillah, selama tujuh tahun (di Komisi VII DPR RI), saya mengurus perusahaan-perusahaan besar, perusahaan tambang, perusahaan minyak, perusahaan energi terbarukan, dan sekarang saatnya saya tagih mereka untuk membantu UMKM di Indonesia,” kata Maman dalam acara serah terima jabatan di Jakarta, Senin.

Maman menekankan pentingnya merancang sistem kerja sama yang jelas antara perusahaan besar dan UMKM, mulai dari bagaimana cara mengatur kerja sama, mengukur keberhasilannya, hingga memastikan UMKM mendapatkan manfaat yang nyata.

Dia juga menyoroti pentingnya aspek legal dalam membangun kolaborasi tersebut untuk mengidentifikasi potensi keuntungan dan risiko yang mungkin timbul dari kerja sama yang dijalin.

Maman menambahkan bahwa diperlukan juga sinergi dengan investor asing, khususnya venture capital, untuk mendukung pertumbuhan UMKM, yang mencapai 65 juta unit dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.

Maman, politisi Partai Golkar, resmi dilantik menjadi Menteri UMKM pada Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Maman sebelumnya merupakan Anggota Komisi VII DPR RI periode 2019-2024. Komisi VII membidangi energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Baca juga: Prabowo tunjuk Maman Abdurrahman jadi Menteri UMKM
Baca juga: Profil Maman Abdurrahman, Menteri UMKM era Prabowo-Gibran
Baca juga: Budi Arie, Maman Abdurrahman temui Teten bahas rencana kerja transisi